Menurut Jusuf Kalla People Power yang Terhebat Itu Seperti Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan soal gerakan 'people power' yang digadang-gadang akan dikerahkan untuk mengubah hasil pemilu.

Secara tegas, JK mengaku bahwa 'people power' tidak akan bisa digunakan untuk merubah hasil pemilu.

Ia justru mengungkapkan satu hal lain yang jauh lebih hebat dari 'people power' itu sendiri.

Dikutip dari channel YouTube metrotvnews, Rabu (24/4/2019), JK awalnya diminta untuk menanggapi sikap sekelompok orang yang mengajak warga untuk melakukan 'people power'.

"Ya namanya ajakan belum tentu diikuti oleh masyarakat, dan saya yakin tidak, karena people power yang terhebat ya pemilu itu sendiri," tegas JK.

Dikatakan olehnya, pemilu berhasil mengerahkan massa lebih dari 150 juta untuk memilih pemimpin Indonesia.

"Yang diikuti oleh pemilih 155 juta diikuti oleh 82 persen, itu artinya hampir 160 juta yang ikut, itu hebat sekali kan," kata JK.

Jika dibandingkan dengan people power, JK menilai bahwa angka massa yang dikerahkan tidak bisa melebihi angka massa yang berpartisipasi dalam pemilu.

"Kalau dia people power yang dimaksudkan adalah demo-demo ya paling kan 100 ribu 200 ribu, dibandingkan dengan 150 juta mana hebat?," jelas JK.

Namun terkait antisipasi benar adanya people power, JK menegaskan aparat keamanan akan siap untuk mengantisipasi gerakan tersebut.

"Pasti juga akan berlawanan, aparat keamanan kita polisi dan TNI akan siap mengamankan negeri ini kalau terjadi gerakan seperti itu," kata JK.

"Karena itu melanggar Undang-undang," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Partai Gerindra sempat mengancam akan melakukan 'people power' atau menggerakan massa untuk mempertahankan klaim kemenangan pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dikutip dari Tribun Medan ancaman tersebut disampaikan oleh Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi'i atau akrab disapa Romo, Jumat (19/4/2019).

Romo menegaskan bahwa ancaman 'people power' akan dilakukan jika penghitungan suara oleh pihaknya tidak diterima dengan cara konstitusional.