Rumor Soal SBY Tarik Semua Kadernya dari BPN Prabowo-Sandi, Begini Tanggapan Pihak Partai Demokrat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dirumorkan menarik semua kadernya dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin dengan tegas membantahnya.

Dilansir oleh Kompas.com, Jumat (19/4/2019) Amir menyebut kader Demokrat sempat melakukan rapat khusus yang diinstruksikan SBY itu membahas konsolidasi dan monitoring pasca-pemilu di Wisma Proklamasi Nomor 41 Kantor DPP Demokrat.

"Kemarin bukan menarik diri, tetapi kan kami ada rapat khusus ya, monitoring khusus di WP41," kata Amir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Amir menegaskan, Partai Demokrat bertekad untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Sehingga, Partai Demokrat lebih mementingkan keutuhan Indonesida daripada kepentingan kelompok.

"Bagi Demokrat NKRI lebih utama daripada partai," jelas Amir.

Pada kesempatan itu, Amir juga memberikan pendapatnya soal pemenang Pilpres 2019.

Menurutnya, lebih baik percaya dengan perhitungan suara asli (real count) yang telah direkapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Real count yang akan di rekapitulasi ya, secara resmi ini sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, saya berpendapat tidak ada yang lebih relevan untuk mendeklarasikan kemenangan kecuali KPU nantinya," tambahnya.

Sebelumnya, SBY memang sudah memberikan instruksi kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat.

SBY meminta agar Partai Demokrat terus memantau perkembanga politik setelah Pemilu 2019.

Selain itu, mantan Presiden Republik Indonesia itu berharap agar semua pengurus maupun kader tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Berikut 4 poin isi surat SBY:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Partai Demokrat Hormati Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan akan tetap menghormati pengakuan kemenangan Pilpres 2019 oleh Prabowo-andi.

Namun, secara tegas dia tetap akan berpegang teguh dengan pengumuman resmi KPU yang sesuai dengan undang-undang.

"Saya menghargai Pak Prabowo berpendapat seperti itu, tetapi kami berpegang pada undang-undang. Dan semua proses atau keberatan apa pun, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yang berwenang itu siapa," ujar Amir kepada Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Saat ditanya soal hasil penghitungan cepat oleh sejumlah Lembaga Survei, Amir justru enggan menanggapi.

"Pegangannya adalah real count. Dan tidak ada yang punya kewenangan berbicara real count kecuali KPU. Kalau ada perbedaan, kemudian muncul perselisihan, hanya satu muaranya di MK. Undang-undang mengatur seperti itu," katanya.