Surat SBY untuk Kader Demokrat Instruksi agar Pejabat Partai untuk Sementara Waktu Kembali ke WP4
Presiden ke 6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ikut serta memberikan responnya pasca Pilpres 2019.
lihat foto
Begini Isi Surat SBY untuk Kader Demokrat hingga Instruksi untuk Pejabat Partai untuk Sementara Waktu Kembali ke WP41
TRIBUNMANADO.CO.ID- Presiden ke 6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ikut serta memberikan responnya pasca Pilpres 2019.
Respon dari SBY tersebut ia tuliskan dalam sebuah surat.
Mengutip dari Kompas.com, surat tersebut berisikan tentang instruksi untuk seluruh pengurus dan juga kader-kader partai Demokrat.
SBY yang juga merupakan ketua Umum dari Partai demokrat juga memberikan instruksi untuk pejabat pasca Pilpres 2019 saat ini.
Dalam sebuah isi surat tersebut ada 4 poin penting yang di sampaikan oleh SBY.
Mengenai kabar pemberitaan Surat SBY ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
Baca: Terungkap Alasan Prabowo Lebih Cepat Deklarasi Klaim Menang Pilpres 2019, Simak Videonya
"Ya (benar surat dikirimkan SBY)," ujar Syarief Hasan dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antara yang dilansir oleh Kompas.com.
Dalam surat tersebut utamanya ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan serta waketum Demokrat.
Tak hanya itu saja, Surat tersebut juga di tembuskan kepada Komandan Kogasma Partai Demokrat.
4 Poin Penting dalam surat yang ditulis SBY tersebut antara lain mengenai Situasi Pasca Pemilu 2019 hingga mengenai ketengan-ketegangan situasi yang berkembang kearah bahaya.
Berikut ini 4 Poin Penting mengenai Isi Surat tersebut yang tribunnews kutip dari kompas.com:
1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita,
saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.
2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi
