Pemilu
Peringatan Panglima TNI Terhadap Pengganggu Ketertiban dan Upaya Inkonstitusional: NKRI Harga Mati
TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya seluruh tahapan pemilu 2019.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Di tengah suasana politik yang menghangat setelah pencoblosan 17 April, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menggelar konferensi pers, Kamis (18/4/2019).
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, aparat keamanan tidak akan memberi toleransi atas tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019.
TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya seluruh tahapan pemilu 2019.
"Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan menggangu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi," kata Panglima TNI dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (18/4/2019).
Dalam jumpa pers tersebut, Panglima TNI didampingi Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dan para pejabat TNI-Polri.
Panglima TNI juga berterima kasih kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan semua pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaran Pemilu Serentak, Rabu (17/4/2019).
Baca: AHY Akhirnya Merespon Quick Count Pilpres Jokowi Menang, Ini Kata Agus Harimurti Yudhoyono
''Akhirnya, pemilu berjalan aman, damai, dan lancar.
"NKRI" ucap Panglima TNI. "Harga mati," jawab para pejabat TNI-Polri.
Senada Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta tidak ada mobilisasi massa menyikapi pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (18/4/2019).
Kapolri meminta semua pihak menunggu hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Seluruh respons atas Pemilu harus dilakukan sesuai konstitusi.
Hal itu disampaikan Kapolri saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).
"Kami menghimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi, baik mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi ketidakpuasan," kata Kapolri.
"Saya sudah perintahkan kepada seluruh kapolda untuk melakukan hal yang sama," kata Kapolri.
Kapolri menambahkan, jika ada pihak yang keberatan atas jalannya pemilu, maka gunakan mekanisme konstitusional.
