Penjelasan Perwakilan Partai Demokrat soal Surat SBY 'Keberatan' Format Kampanye Prabowo - Sandiaga

Krn pidato HRS bisa diartikan sbg, berada di atas Ketum Parpol Pengusung.
#TheGreatCampaignofPrabowo

Kecuali, acara tsb memang jelas bertujuan utk acara keagamaan atau dalam konteks lingkup semacam itu.

Setelah surat Pak SBY tsb, akhirnya keluarlah rundown acara akhir yg hari ini berjalan, dimana ada tambahan pidato pimpinan seluruh Agama, dus Pidato HRS dan ulama lainnya.

Jadi, tidak ada yg salah dgn masukan Pak SBY, yg ingin acara kampanye akbar tsb bukan hanya sukses dgn mampu mengayomi kelompok, kepentingan & agama lain terakomodir, tapi secara sadar sangat ingin Prabowo-Sandi menang dgn merebut hati & pikiran rakyat.

Bukan sebaliknya !!!

Sayangnya, ini jadi ramai krn surat tsb bocor di hari pelaksanaan kampanye, seolah Pak SBY baru memberi masukan acara tsb, pada hari ini (7/4).
Padahal masukan & kritik Pak SBY dilakukan usai menerima rundown pertama. 
Semoga mencerahkan. Terima kasih.

#TheGreatCampaignofPrabowo

Ini Isi surat SBY itu

Lalu, apa isi surat internal SBY untuk 3 petinggi Partai Demokrat itu? Berikut isi lengkap dari surat tertanggal 6 April 2019 atau sehari sebelum pelaksanaan rapat akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan:  

"Saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBKtersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif,"

Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:" "Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua' Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'. Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim,"

Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai 'pro Pancasila' dan 'pro Kilafah',

Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya.

Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan indentitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimegerti rakyat. Sepanjang masa kampanye, bukan hanya pada saat debat saja.

Baca: Wawali Kotamobagu Nayodo Minta Bagian Ekonomi Pantau Penjualan Elpiji Tiga Kilogram

Tautan: http://makassar.tribunnews.com/2019/04/08/penjelasan-resmi-demokrat-tentang-surat-sby-keberatan-format-kampanye-prabowo-sandi-padahal-ramai?page=all.