Datangi KPU dan Bawaslu, 40 Ulama di Madura Sampaikan Kecurigaan Soal ASN yang Diduga Tak Netral

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sekitar 40 ulama kiai yang tergabung dalam Forum UIama dan Habaib Pamekasan, mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Senin (18/19/2019).

Kedatangan mereka menyampaikan dugaan ketidak netralan sejumlah pihak tertentu, dalam Pilpres 2019 ini, dari tingkat desa hingga kabupaten. Bahkan sampai terjadi intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS), yang dilakukan sejumlah aparat desa, aparutur sipil negara (ASN) hingga aparat keamanan.

Menurut KH Fadholi Mohammad Ruham, pengasung Ponpes Al Fudholak, Pamekasan, selama ini ulama banyak menerima laporan dari masyarakat bawah, adanya kabar yang mengindikasikan ketidak netralan sejumlah pihak tertentu berkaitan dengan Pemilu 2019 in.

“Kami belum bisa memastikan, apakah informasi yang beredar di masyarakat itu benar atau tidak. Kalau itu benar, tolong KPU membenahi, tapi kalau tidak benar, kami apresiasi dan kami siap bantu KPU,” kata Fadholi M Rumah, seusai bertemu KPU.

Baca: Sejarah Hari Ini: 104 Tahun Lalu Ditemukan Planet Pluto dan Pertamakali Bisa Terekam

Dikatakan, ulama juga berharap kepada Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan hendaknya bertindak tegas, adil dan jujur tidak pilih kasih, manakala ditemukan suatu pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu, termasuk ASN, agar ditindak sesuai aturan yang berlaku.

KH Syaifuddin Hasibin, pengasuh Ponpes Karang Baru, Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mengatakan banyak kabar yang masuk kepadanya adanya permainan dan intimidasi dari pihak tertentu yang memiliki wewenang di kabupaten ini.

Permainan dan intiminidasi ini, dilakukan terhadap panitia pemungutan suara (PPS), yang dilakukan beberapa aparat desa, aparutur sipil negara (ASN), hingga aparat keamaan. Tindakan ini dinilai sudah tidak netral dan berpihak kepada salah satu capres dan cawapres.

“Karena itu, kami meminta KPU wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu ini. Dan KPU diharapkan membangun transaparansi pelaksanaan pemilu melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat, alim ulama dan semua elemen masyarakat. Jika KPU selaku penyelenggara tidak netral, maka kami tidak bertanggung jawab, jika nanti terjadi sesuatu yang tidak inginkan, seperti tregedi 1998 lalu,” kata Safiuddin.

Selanjutnya KH Ali Karrar Sinhaji, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Misdat, Dusun Panyepen, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Pamekasan, menyerahkan surat pernyataan kepada Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Hamzah.

Baca: Fahri Hamzah: Polri dan TNI Tetap Netral Jelang Pemilu 2019

Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Hamzah, mengatakan pihaknya dalam melaksanakan tugas mempunyai komitmen untuk berlaku netral dari tingkat KPU hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun jika di tengah perjalanan nanti ada yang menyimpang dari komitmen, itu ditanggung individual.

Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi, seusai menemui Forum UIama dan Habaib Pamekasan, mengatakan, apa yang disampaikan ulama dalam pertemuan baru sebatas isu yang berkembang di masyarakat bawah dan belum ada bukti.

Namun dengan informasi yang disampaikan ulama ini, pihaknya tidak tingal diam dan akan melakukan investigasi. Selama ini pihaknya dalam melakukan pengawasan sudah sesuai prosedur dengan memaksimalkan pengawasan dan upaya pencegahan.

“Sebagai bukti dari langkah kami dalam upaya memaksimalkan pengawasan, mulai kemarin kami sudah mengundang kepala desa dan lurah, camat di Pamekasan, bagaimana dalam Pemilu 2019 ini, perangkat desa dan aparatur sipil negara bertindak netral. Kalau tidak, maka mereka bisa dijaring pidana,” kata Abdullah Saidi.

Para ulama juga sampaikan keinginan mereka untuk Bawaslu