Titik Balik

SAAT pemerintah daerah dan instansi pemerintahan lainnya berburu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey justru memberikan pernyaatan mengejutkan.

Seperti diceritakan oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw kepada Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut sesaat sebelum rapat koordinasi pemutahiran data kemiskinan di Hotel Sutan Raja, Selasa (31/5/2016), Gubernur lebih suka BPK tak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Jamak orang menyebutnya disclaimer saja.

Bagi rata-rata entitas pemerintahan, mendapatkan disclaimer dari BPK memalukan. Paling buruk. Dari empat jenis pernyataan profesional dari pemeriksa keuangan, disclaimer berada paling buncit. Yang paling mentereng tentu saja wajar tanpa pengecualian (WTP).

Saking inginnya mendapatkan opini WTP, oknum penyelenggara pemerintahan tak segan-segan menyuap auditor. Kasus-kasus ini terjadi di beberapa di daerah. Kejadian ini juga terjadi Pemerintah Kota Tomohon.

Ketika pemerintah daerah atau instansi pemerintahan mendapat opini ini, gengsi tentu saja naik. Entitas pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi. Jika pun ada kesalahan, maka dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Di bawah WTP ada opini wajar dengan pengecualian (WDP). Kelasnya turun. Auditor menemukan ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Setelah WDP, yang biasanya membuat ketar-ketir entitas pemerintahan adalah opini tidak wajar (TW). Laporan keuangan pemerintah dianggap tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Sederhananya, laporan keuangan hanya rekaya semata.

Setelah tiga opini, barulah disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (TMP). Sebagian akuntan menganggap TMP bukanlah sebuah opini karena menolak memberikan pendapat. Nah, Gubernur Sulut,-seperti dikatakan Wagub, justru menyukai jika mendapat TMP. Wabup menceritakan hal itu dengan gaya khasnya, blak-blakan serta penuh humor.

Dia pun kemudian mengemukakan alasannya. Wagub mengatakan, dia ingin pemeriksaan berlangsung apa adanya, tanpa rekayasa. Kebenaran, kata dia, penting disampaikan meski pahit. "Ini momen untuk berubah," kata dia.

Ya, dari pernyataan-pernyataan sang wakil, duo top eksekutif Sulut ini ini ingin memulai dari awal. Membersihkan pemeritahan, sehingga ke depan bisa lebih baik. Jika pun mendapatkan TMP, maka hal ini menjadi titik balik untuk menjadi lebih baik.

Bukan saatnya lagi penghargaan hanyalah polesan seperti makeup, tapi menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Laporan keuangan tentu tak hanya baik di atas kertas. Laporan-laporan tersebut nyata tanpa rekayasa. Ini tentang kerja.(*)