Menjaga Muruah DPR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewie Yasin Limpo, anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, ditangkap di bandara Soekarno Hatta Selasa (20/10) sekitar pukul 19.00 WIB.

Menurut keterangan pimpinan sementara KPK Johan Budi saat menggelar konferensi Pers di Gedung KPK, Rabu (21/10) kemarin, lembaga antirasuah juga menangkap sekretaris pribadi Dewie, Rinelda Bandaso, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Selain Rinelda, KPK juga menangkap lima orang lainnya, yaitu dua pengusaha, pejabat asal Provinsi Papua, dan dua orang lainnya. Di tempat penangkapan, KPK menyita uang sebesar 177.700 dollar Singapura yang dibungkus dalam kemasan makanan ringan di dalam tas. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan telepon genggam di lokasi tersebut.

Sementara itu, di lokasi pengangkapan Dewie, KPK juga menangkap staf ahli Dewie. Setelah dilakukan pemeriksaan, telah cukup lebih dari dua alat bukti untuk menentukan Dewie, dan empat lainnya orang lainnya sebagai tersangka.

Oknum pejabat Provinsi Papua dan seorang pengusaha diduga menyuap Dewie sebagai anggota DPR agar memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga hidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.

Sebelumnya, KPK juga menjerat Anggota Fraksi PDI-P Adriansyah dan Anggota Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella. Indonesia Corruption Watch mencatat, Dewie menjadi politisi ke-82 yang dijerat sejak KPK berdiri pada 2002

Rentetan penangkapan anggota DPR tersebut membuat citra lembaga legislaf ini kian tercoreng. Masyarakat pun tak sungkan menunjukkan rasa ketidaksukaan. Tak harus demonstrasi turun ke jalan. Lihat saja meme atau gambar, tulisan, video, yang menggambarkan kinerja anggota dewan. Meme itu lucu, tapi mengandung ironi.

Polah para legislator membuat muruah DPR sebagai lembaga terhormat kian terasa jauh. Ketua DPR Setya Novanto pun menyadarinya. Dia meminta agar anggota dewan yang berkaitan dengan badan anggaran, komisi, berhati-hati, dan jangan sampai mudah tergiur dengan permintaan dari pihak siapapun.

Novanto mengatakan korupsi tersebut adalah perbuatan individu. Nah, di situlah letak persoalannya. Anggota DPR sebagai individu tak bisa dipisahkan dengan lembaganya. Perbuatan seorang anggota dewan yang terhormat tentu akan disangkutpautkan dengan lembaga. Tentu saja, dalam kasus hukum, asas praduga tak bersalah harus dihormati.

Tak ada lagi cara agar muruah DPR itu kembali, selain menjalankan seluruh fungsi-fungsi lembaga untuk hati nurani rakyat. (*)