Butuh Sikap Negarawan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hingga saat ini pembentukan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI belum terealisasi.  Malahan yang terjadi ricuh. Sidang paripurna yang diharapkan membawa hasil dengan terbentuknya alat kelengkapan dewan tak terjadi, malahan berujung insiden pembalikan meja oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar.

Kabarnya suasana panas di ruang sidang sudah terasa sejak sidang dimulai. Dua kubu dari partai berlambang kabah beradu interupsi ketika sidang baru berjalan.

Satu kelompok dari Muhammad Romahurmuziy memprotes komposisi pimpinan Fraksi PPP dibawah kendali Suryadharma Ali. Sebabnya, komposisi pimpinan fraksi dari kelompok Suryadharma tiba-tiba muncul bersama komposisi Fraksi Koalisi Merah Putih. Komposisi itu sedianya diajukan sebagai paket dalam alat kelengkapan Dewan.

Padahal, PPP dari kelompok Romahurmuziy merasa belum mengajukan komposisi fraksi ke DPR RI.

"Yang dibacakan ketua tadi, itu surat usulan dari siapa. Karena menurut paripurna pada tanggal 2 Oktober, belum ada pergantian pimpinan fraksi yang didengar dalam rapat paripurna," ujar Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi.

Arwani menilai, munculnya komposisi Fraksi PPP itu bukan atas persetujuan PPP. Nama Ketua Fraksi PPP yang tertera juga berbeda dari yang ditentukan.

Interupsi Arwani langsung diikuti oleh interupsi anggota Fraksi PPP lainnya yang berada di kubu Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Interupsi lalu berjalan alot. Apalagi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan Sekretariat Jenderal DPR hanya menerima satu surat dari PPP yang ditandatangani Suryadharma Ali.

Hasrul pun meradang. Ia mengatakan, hingga kini dirinya tetap menjabat sebagai ketua fraksi.

Pernyataan Hasrul tidak digubris pimpinan sidang. Pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto lalu bertanya kepada setiap fraksi di koalisi Indonesia Hebat. Namun, pertanyaan pimpinan sidang tidak bergayung sambut.

Anggota Dewan dari Koalisi Indonesia Hebat justru balik bertanya perihal masalah internal PPP. Mereka ingin agar sidang paripurna ditunda terlebih dahulu agar Fraksi PPP bisa menyelesaikan masalah internalnya.

Tiba-tiba Hasrul maju ke depan meja pimpinan sidang untuk memperlihatkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat itu berisi keputusan yang menetapkan PPP versi Romahurmuziy sebagai PPP yang sah secara hukum.

Namun, belum juga surat dibahas, perdebatan di ruang sidang itu lalu diberhentikan Ipar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menutup sidang. Tidak ada pemberitahuan kapan sidang akan berlanjut.

Setelah diberhentikan, Hasrul yang telah kembali ke tempat duduknya langsung membalik meja. Tumbukan meja dan lantai ruang sidang menimbulkan suara keras. Ia juga maju ke area pimpinan rapat. Tetapi pimpinan sudah keluar dari ruangan rapat paripurna.

Kasus ini telah menambah panjang tak kondusifnya situasi di DPR RI yang hingga saat ini belum bisa membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Padahal pembentukan AKD sudah mendesak. Sebab pihak eksekutif dalam hal ini kementerian membutuhkan mitra kerjanya di DPR RI dalam membahas berbagai persoalan pembangunan di negara ini.

Seharusnya dua kubu yakni, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) demi kepentingan bangsa masing-masing menghilangkan ego kelompok dan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara.

Negara ini akan mengalami kemunduran, jika para wakil rakyat di senayan diisi oleh politikus yang hanya berpikir kepentingan pribadi, kelompok, bukan memikirkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercinta.

Adu kuat antara dua kubu ini semakin membuat masyarakat muak.Karena ujung- ujungnya yang dipertontonkan adalah kekuatan dan kepentingan kelompok, tanpa melihat  pentingnya kebersamaan demi membangun Indonesia yang lebih baik. Ini tentu membutuhkan sikap negarawan dari para wakil rakyat di senayan.(*)