Kendaraan Dinas Sedot Anggaran

HARI Senin, 17 Maret 2014. Para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengikuti apel yang dipimpin Bupati Sehan Landjar.

Di depan para aparaturnya, Sehan marah. Dia gerah melihat para pegawai negeri menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.

Padahal sebelumnya dia sudah memberikan warning kepada anak buahnya agar tidak menyatalah gunakan kendaraan dinas yang merupakan fasilitas negara--baca milik rakyat.

Nyatanya, Bupati Sehan Landjar masih melihat sepeda motor dinas digunakan untuk pulang kerja lebih cepat dan jalan-jalan pada jam kerja.

Dia akhirnya mengambil langkah tegas dengan memerintahkan kepada Satun Polisi Pamong Praja merazia dan menarik kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hingga Rabu (19/3), tercatat 205 sepeda motor dari 453 unit milik Pemkab Boltim yang telah dikandangkan. Selanjutnya, setiap PNS yang ingin menggunakan motor dinas diwajibkan membawa surat peminjaman yang ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Langkah tegas Bupati Sehan Landjar patut diapresiasi. Sebab, jika tidak demikian, maka penyalahgunaan kendaraan dinas itu akan terus berlangsung dan kendaraan dinas akan cepat rusak.

Bayangkan saja, kendaraan dinas yang dihitung biaya operasional dan perawatannya dari peruntukan kepentingan pekerjaan ternyata pada malam hari ditemukan seorang anggota DPRD Boltim digunakan anak-anak jalan-jalan di Kotamobagu.

Sementara pengadaan sepeda motor dinas itu dimaksudkan untuk memperlancar pelayanan masyarakat.

Ketika intensitas penggunaan sepeda motor dinas itu tinggi maka semakin cepat terjadi penyusutan mulai dari ban sampai onderdil.

Untuk biaya bahan bakar minyak bisa saja ditanggung pengguna, tapi pada saat perawatan pasti akan dikembalikan ke dinas dan jika membutuhkan biaya mahal, maka anggaran rakyat akan tersedot untuk membiayai kepentingan pribadi seorang yang dikenal sebagai abdi negara.

Apalagi, berdasar data yang dihimpun Tribun Manado dari Bagian Aset, Dinas Pendapatan Pengeleloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim, sepeda motor milik Pemkab Boltim mencapai 453 unit, enam di antaranya sudah hilang dan 1 unit rusak. Sedangkan mobil dinas mencapai 119 unit.

Tentu jumlah yang besar ini membutuhkan anggaran luar biasa untuk perawatan dan operasional. Maka jika disalahgunakan, akan semakin membebani anggaran yang seharusnya bisa diberikan kepada rakyat. (*)