Cepat Tepat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Realisasi belanja APBN di tahun ini diperkirakan jauh dari sasaran, khususnya belanja modal. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu hingga 22 November 2013, realisasi belanja negara baru tercapai Rp 1.302,3 triliun.

Jumlah ini setara dengan 75 persen dari target APBN-Perubahan 2013 yang dipatok Rp 1.726,2 triliun. Sedangkan untuk pendapatannya sebesar Rp 1.195,6 triliun atau 79 persen dari target. Dari realisasi tersebut, penyerapan belanja modal menjadi penyerapan yang paling minim realisasi. Lihat saja, dari awal tahun hingga 22 November 2013, penyerapannya hanya 52,7 persen dari target APBN-P 2013 atau sebesar Rp 101,5 triliun.

Tak beda jauh dengan sejumlah daerah di Sulawesi Utara (Sulut). Sampai akhir November 2013, penyerapan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  (Boltim) mencapai 80 persen. Penyerapan APBD tersebut untuk sementara bisa dilukiskan sebagai yang tertinggi bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulut.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), realisasi APBD  tahun anggaran 2013 berkisar 76 dan 80 persen untuk sektor pendapatan dan sektor belanja. Bupati Mitra, James Sumendap memastikan dalam sisa waktu yang ada penyerapan anggarapan itu bisa mencapai minimal 90 persen.

Sementara di Kotamobagu,  penyerapan APBD tahun ini masih berkisar antara 50 sampai 70 persen. Anggota Badan Anggaran DPRD Kotamobagu Ishak Sugeha mengatakan, persentase tersebut mengemuka pada pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.

Dia mengatakan alasan yang selalu dikemukakan oleh SKPD adalah terlambatnya petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat. Namun di sisi lain, dia menilai, masih banyaknya anggaran yang tak terserap karena kekurangmampuan SKPD. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih melihat, realisasi belanja total yang masih minim ini akibat dari penyerapan belanja modal yang baru 52,7 persen. Rendahnya penyerapan ini lebih dikarenakan terlambatnya pengesahan APBN-P 2013 yang baru terjadi di Juni 2013. Juli dan Agustus karena ada periode hari raya lebaran maka kegiatan operasional praktis tidak maksimal. Sehingga baru benar-benar bekerja di September 2013.

Akibatnya proses lelang untuk realisasi proyek pun menjadi terhambat. Selain itu, Lana juga melihat adanya unsur kesengajaan pemerintah untuk memperlambat penyerapan belanja.

Kesengajaan ini sangat mungkin terjadi untuk mengerem laju pertumbuhan yang nantinya akan memperkecil defisit transaksi berjalan. Menteri Keuangan, Chatib Basri pernah menuturkan, tidak merisaukan rendahnya penyerapa belanja. Chatib mengklaim, kinerja anggaran pemerintah ini masih sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengerem pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Bahkan, dengan memblenya penyerapan belanja ini dapat turut membantu menurunkan current account defisit atau defisit transaksi berjalan yang sekarang ini sedang menjadi fokus pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Lepas dari benar tidaknya kebijakan "aneh" memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional, namun para SKPD harus kerja keras di akhir tahun. Tahun anggaran 2013 praktis tinggal tersisa dua pekan (tutup buku 15 Desember). Cepat tepat! Dua kata itu rasanya pas dilakukan penguasa di Tanah Air maupun daerah terkait minumnya serapan APBN dan APBD tahun 2013. Mengejar waktu, namun tidak asal jadi. Langkah ini perlu dilakukan untuk menepis sindiran kalangan pemerintahan "biasanya kegagalan perencanaan sama dengan  merencanakan kegagalan". *