Beda Kuda dan Alphard

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rapat sinkronisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sulut, Senin (25/11/2013), berlangsung mulus nyaris tanpa riak. Mungkin yang bikin masyarakat mengernyitkan dahi, hanya ketika disetujuinya pembelian kuda pejantan dengan harga Rp 1 miliar.

Rencana pembelian bibit kuda unggul ini merupakan usulan Dinas Peternakan Sulut. Menariknya lagi, usulan pembelian kuda jantan ini sebenarnya di rapat Komisi II DPRD Sulut telah ditolak. Anehnya di detik-detik terakhir anggaran belanja bibit kuda unggul ini masuk lagi.

Ada kecurigaan jangan-jangan rencana pembelian bibit kuda unggul ini bukan aspirasi masyarakat, tapi keinginan sejumlah oknum pejabat yang memang hobi memelihara kuda pacu. Persoalannya masih banyak fasilitas publik yang membutuhkan perhatian serius pemerintah belum tertangani dengan alasan ketiadaan anggaran.

Karena itu, masuknya anggaran membeli bibit kuda pejantan tentu memiriskan hati masyarakat. Ternyata Pemprov Sulut dan DPRD Sulut lebih mementingkan bibit kuda pejantan dari pada membenahi fasilitas publik. Padahal banyak jalan provinsi, drainase dan fasilitas publik lainnya yang membutuhkan pembenahan secepatnya.

Hebatnya lagi Ketua Komisi II DPRD Sulut, Steven Kandou beralasan bahwa diterimanya usulan pembelian bibit kuda pejantan seharga Rp 1 miliar, karena adanya surat masuk berisi  aspirasi dari beberapa peternak kuda di Minahasa.

Tentu alasan ini terasa kurang, karena masih banyak hal yang lebih urgen serta membutuhkan perhatian serius. Padahal sebelumnya Komisi II DPRD Sulut telah membuat keputusan populis dengan menolak usulan Biro Umum Sekretariat Pemprov Sulut yang mengusulkan membeli mobil mewah jenis Toyota Alphard. Alasannya simpel, anggaran pembelian Toyota Alphard ini tidak pro rakyat.

Melihat dua kasus ini tentu membuat banyak kalangan bingung. Kenapa? Kenapa usulan yang dua- duanya tidak terlalu penting yaitu memberi bibit kuda jantan dan membeli Toyota Alphard, satunya disetujui dan satunya tidak.

 ''Jangan-jangan ditolaknya pembelian Alphard bukan murni karena melihat ini bukan program pro rakyat, melainkan karena tak ada kesepakatan antara ekselutif dan legislatif, '' ujar Jerry Erungan, mahasiswa satu perguruan tinggi di Sulut.

Padahal bagi Jerry seharusnya pembelian bibit kuda jantan dan Toyota Alphard, keduanya ditolak sebab belum merupakan program penting dan mendesak buat masyarakat.

Rasanya operasional Biro Umum Sekretariat Pemprov Sulut tetap akan berjalan baik tanpa mobil mewah. Begitu juga peternak kuda di Minahasa belum akan gulung tikar atau tersendat bisnis kuda pacunya jika tidak dikabulkannya pembelian bibit kuda unggul.

Namun, jalan dan drainase rusak yang masih terdapat di beberapa bagian jalan di Sulut sudah mendesak diperbaiki. Bahkan ada beberapa daerah yang terisolasi karena belum ada jalan, sehingga lalulintas masih dilakukan melalui laut.

Intinya banyak fasilitas umum yang seharusnya dibuat secepatnya hingga saat ini belum ditangani dengan alasan tak ada anggaran. Hal ini harusnya yang perlu diingat dan menjadi pertimbangan eksekutif dan legislatif dalam memutuskan penggunaan anggaran.*