Keamanan Informasi

Poros Jakarta-Canberra kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ny Ani Yudhoyono pada Agustus 2009.

Seperti dilansir Kompas.Com, Presiden SBY langsung menyampaikan pidato resmi tentang sikap Indonesia mengenai tindakan Australia menyadap beberapa pejabat Indonesia termasuk dirinya. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Kamis kemarin, menyatakan telah menerima surat yang dikirim Presiden SBY dan akan segera membalasnya dengan penuh rasa hormat dan sopan. Di depan sidang parlemen Australia di Canberra, PM Abbott berjanji akan membalas surat tersebut secepatnya.

Presiden SBY sehari sebelumnya, menunda kerja sama militer dan intelijen dengan Australia, khususnya dalam penanganan penyelundup manusia. Pemimpin oposisi Bill Shorten mengatakan, Australia harus bekerja dua kali lebih keras untuk mengembalikan dialog positif dan konstruktif di antara kedua pemerintah.

Ketegangan Indonesia-Australia menyita perhatian dunia. Wakil Ketua Parlemen Rusia, Nikolai Levichev saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso di Senayan, Jakarta, kemarin, ikut berkomentar. "Para anggota parlemen Rusia dan Majelis Federal Rusia menanggapi hal yang sama terhadap sadapan Australia dan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia," kata Nikolai.

Apa yang dilakukan Australia jelas bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) yang sering didengung-dengung AS dan Australia. Kegiatan itu telah mencederai hubungan bagian antarnegara. Negara Kangsuru tersebut boleh dibilang bukan tetangga yang baik.

Di lain pihak, kegiatan memata-matai yang ramai di era perang dingin pada kenyataannya masih berlangsung. Sikap waspada Indonesia diperlukan supaya informasi bersifat rahasia dan strategi tidak bocor. Kita berharap langkah Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring memberikan tujuh instruksi kepada operator telekomunikasi menyikapi penyadapan berdampak positif. Instruksi dimaksud; memastikan keamanan jaringan yang digunakan sebagai jalur komunikasi presiden dan wakil presiden sesuai SOP pengamanan VVIP; memeriksa ulang seluruh sistem keamanan jaringan (umum-evaluasi); mengevaluasi outsourcing jaringan (kalau ada) dan perketat perjanjian kerja sama; memastikan hanya aparat penegak hukum yang berwenang yang melakukan penyadapan (KPK, kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Narkotika Nasional); memeriksa apakah ada penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal; melakukan pengujian (audit) terhadap sistem perangkat lunak yang digunakan apakah ada "back door" (pintu masuk program berbahaya) atau "bot net" (program berbahaya) yang dititipkan oleh vendor; melakukan pengetatan aturan terkait perlindungan data pelanggan, registrasi, dan informasi pribadi sebagai modern licensing.

Selain itu, pejabat tinggi seharusnya lebih waspada. Menurut analis politik, Mayjen TNI (Pur) Glenny Kairupan, pada prinsipnya komunikasi melalui udara bisa disadap. Mantan perwira Direktorat B urusan luar negeri Badan Intelejen Stategis (BAIS) TNI ini mengatakan saat ini adalah era "perang teknologi" sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan pengamanan dalam konteks teknologi.

Dia menekankan pentingnya simpul-simpul pengamanan presiden meyakinkan bahwa pembicaraan melalui telepon hendaknya dilakukan hanya untuk yang disebutnya  "janjian ketemu di suatu tempat". Pembicaraan telepon tidak pada konten atau substansi strategis, itu paling tidak upaya untuk menghindari substansi pembicaraan strategis disadap. Semoga! *