Hantu DPT Pemilu 2014

TRIBUNMANADO.CO.ID - Selama masa reformasi Indonesia sudah tiga kali melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) yaitu Pemilu 1999, 2004 dan 2009. Dua pemilu terakhir merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi di negeri ini karena rakyat memilih anggota legislatif dan pimpinan eksekutif secara langsung.

Meskipun sudah tiga kali kita  melaksanakan pemilu multipartai yang disebut-sebut lebih demokratis, namun benang kusut terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak kunjung terurai.  Pemilu 2014 tinggal  sekitar enam bulan lagi dari sekarang, tetapi persoalan DPT masih menjadi hantu yang menimbulkan syak wasangka.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terakhir merilis sedikitnya 10 juta pemilih di negeri ini  yang tidak masuk DPT Pemilu 2014 karena mereka tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU terkesan mengharapkan semua kontestan pemilu memaklumi hal tersebut karena ada persoalan administrasi kependudukan yang belum tuntas.  Kenyataannya tidak semudah membalik telapak tangan.

Syak wasangka begitu kencang berembus terutama dari elit partai peserta pemilu. Mereka menilai ada tangan-tangan  tersembunyi yang bermain dalam kekisruhan DPT tersebut untuk kepentingan praktis dalam pesta demokrasi tahun depan. Kekacauan data penduduk yang menembus angka lebih dari 10 juta orang merupakan  masalah serius. Aparatur pemerintahan kita dianggap bekerja tidak profesional sehingga masyarakat kehilangan hak pilihnya. The rulling party pun terkena imbas dari masalah DPT tersebut.

Kekisruhan DPT  mengundang perhatian dari  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hari Rabu (13/11/2013), Presiden Yudhoyono menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta. Agenda rapat itu mencari solusi terbaik mengenai DPT.

Presiden meminta agar masalah DPT ini dapat diselesaikan dengan baik oleh KPU dan pemerintah siap memberikan bantuan yang diperlukan .Meski rapat konsultasi pimpinan lembaga negara tersebut membahas pemilihan umum 2014, presiden mengatakan forum ini hanya mendengarkan penjelasan dari KPU dan Mendagri tentang DPT.

"Saya lebih berharap ini betul-betul penjelasan yang utuh yang terbuka dengan demikian kita paham apa yang terjadi dan saya berpikir kita tidak pada posisi untuk menanggapi apalagi meminta KPU melakukan A..B...C karena ini bisa menimbulkan salah persepsi," kata presiden seperti dikutip dari Antara.

Penjelasan yang benar dan utuh memang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia. Kita  berharap Pemilu 2014 berlangsung jujur dan adil. Tidak ada pihak yang sengaja dirugikan terutama rakyat yang empunya kedaulatan. Komisioner  KPU baik di pusat maupun di daerah-daerah kini dituntut bekerja keras dan bekerja secara cerdas agar kekisruhan DPT tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

 Semua pihak patut berikhtiar agar masyarakat yang sudah berhak memilih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyalurkan hak suaranya dalam pesta demokrasi tahun depan. Semoga!