Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Ferry Liando Katakan Dukungan Kepala Daerah Bukan Jaminan

Dukungan mayoritas kepala daerah di Sulut kepada calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin bukan jaminan

Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Nielton Durado
Ist
Ferry Liando 

TRIBUN MANADO.CO.ID - Dukungan mayoritas kepala daerah di Sulut terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin tidak serta merta berimplikasi pada dukungan publik.
Meski kepala daerah itu menang di pilkada namun rata - rata perolehan suara mereka di bawah 50 persen dari jumlah pemilih.

Artinya sebagian besar masyarakat tidak memiliki mereka.  UU Pilkada menyebutkan pemenang Pilkada ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Baca: Ferry Liando Blak-Blakan Sindir Caleg Dadakan

Meski memperoleh suara terbanyak belum tentu pemenang itu memperoleh suara mayoritas masyarakat.
Misalnya dalam sebuah kontestasi diikuti 3 pasangan calon.

Calon A dapat 3 suara, calon B dapat 3 suara dan calon C dapat 4 suara.  Meski calon C memiliki suara terbanyak dan ditetapkan sebagai kepala daerah, tapi hanya 4 yang mendukung sementara 6 suara tidak mendukungnya. Inilah yang kemudian yang menyebabkan kepala daerah itu tidak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya.
Sehingga belum tentu kepala daerah menjadi daya tarik untuk memenangkan capres tertentu.

Satu - satunya cara yang bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk meraih suara adalah mobilisasi ASN. ASN berpotensi menjadi lahan empuk untuk mendapatkan suara pada pemilu 2019 nanti.

Baca: Debat Pilpres 2019 - Ferry Liando: Tak Pengaruhi Pemilih

Kepala daerah yang memiliki kepentingan memenangkan parpolnya akan memanfaatkan ASN sebagai pundi suara.

Hal Ini terjadi karena baik kepala daerah atau ASN memiliki kepentingan yang sama - sama saling menguntungkan. Modus keterlibatan ASN dalam pemilu adalah 1. Ikut membantu pengadaan baliho caleg tertentu. 2. Membantu caleg dalam pemetaan kekuatan.

3 Mempublikasikan simbol caleg tertentu baik dalam bahasa tubuh maupun identitas caleg. 4. Mencantumkan simbol simbol caleg dalam kegiatan kegiatan pemerintahan, seperti pada publikasi atau dalam penyerahan bantuan sosial. 5. Memobilisasi anak buah sebagai mesin politik pengumpul suara. 6. Mengancam akan menarik fasilitas pelayanan publik jika tidsk memilih caleg tertentu.

Baca: PDIP Juara Pemilu 2019 di Survei Terbaru LSI, Pengamat Politik Ferry Liando Ungkap 4 Alasan Ini

Motivasi ASN tidak netral  1. Cara memperhanankan jabatan. Jika tidak berpihak maka terjadi kekhawatiran jabatannya akan hilang.

2 Ingin mendapatkan jabatan baru. Di beberapa kabupaten dsn kota banyak pengangkatan pejabat tidsk melalui proses sistem merit. Hal itu disebabkan karena posisi pejabat menjadi jatah atau diberikan kepada ASN yg pernah menjadi tin sukses. 3. Jarang ada sangsi sampai pada pemecatan jika ada ASN terlibat politik. (art)

Berita Populer: Link Live Streaming Chelsea vs Sheffield Wednesday, Senin (28/1/2019) Kick Off Pukul 01.00 WIB

Sumber: Tribun Manado
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved