Wawancara Eksklusif: Michaela Paruntu Sebut Gaji DPRD Sulut Normal, Disesuaikan dengan APBD

Kalau ada lihat video-video yang beredar, misalnya ada yang agak kacau, itu sengaja dibuat kacau oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah ada seperti itu, langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

Setelah dicek, bukan bagian dari rombongan. Puji Tuhan, saya sangat bangga dengan mahasiswa yang ada karena mereka tidak mudah terprovokasi. Dan juga masyarakat Sulawesi Utara yang ada di seputaran kantor dewan, juga menjaga, dan tidak menghalangi kegiatan ini terjadi, namun menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang anarkis.

Kan sebelumnya ada, seperti di Makassar kan, kantor DPR, korban. Iya, kita menjaga itu. Bagaimanapun juga, kan kantor dewan itu bukan milik kita, milik pribadi kita, milik masyarakat, milik pemerintah. Itu kan juga aset dari daerah. Bangun juga itu kan dari uangnya masyarakat.

 Jurnalis David Kusuma, Tribun Manado: Berarti yang tanggal 1 belum sempat Belum mereka masuk. Belum sempat juga mengutarakan tuntutan?

Michaela Paruntu: Belum menyampaikan, baru memaksa untuk masuk. Kejadian ini, selama satu minggu itu masih tetap ada yang datang. Dan akhirnya di tanggal 4, mereka balik lagi. Tapi karena kami sudah reses ke daerah masing-masing, sebagian besar yang menerima adalah Dapil Kota Manado.

Ada yang terlihat di video duduk di lantai itu ya? Iya, duduk di lantai. Di depan kantor. Duduk di lantai di jalan sih. Dan akhirnya masuklah aspirasi dari mereka.

Jurnalis David Kusuma, Tribun Manado: 17 poin. Boleh tahu apa-apa 17 poin mungkin?

Michaela Paruntu: Ada. Tapi mau dibacain semua ini? Mungkin yang poin-poin krusial ya. Ada untuk Sulawesi Utara juga. Kayaknya ini secara nasional ya, karena kan merasa kegelisahan, ketimpangan mungkin, terkait tunjangan-tunjangan di DPR RI yang begitu besar saat disampaikan.

Ada yang joget-joget seperti itu. Itu menjalar lah semua bahwa ini Indonesia tidak baik-baik saja, ketimpangan ekonomi. Sehingga menyuarakan itu bahwa bolehlah tunjangannya di DPR RI dikecilkan.

Jurnalis David Kusuma, Tribun Manado: Kalau yang aspirasi untuk Sulawesi Utara bagaimana?

Michaela Paruntu: Ini lumayan sih. Ada beberapa, ada 17 item ini. Itu yang seperti 17 plus 8 ya? Kalau di kita cuma 17 saja. Gak ada plus 8, gak ada. Kita cuma 17 saja. Dan dari 17 ini, 11-nya itu kewenangan dari pusat. Dan sisanya itu untuk daerah. Dari daerah itu sudah kami sepakati bersama untuk diterima dan akan dibahas bersama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Utara supaya apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa juga ini tidak menjadi sia-sia. Tentu disesuaikan.

 Jurnalis David Kusuma, Tribun Manado: Apa-apa saja juga boleh tahu sedikit?

Michaela Paruntu: Ini lumayan sih. Evaluasi dan mereformasi kinerja Prabowo-Gibran. Ada juga reformasi menyeluruh ditubuh DPR RI. Ini kan juga bagian dari pusat kan? Banyak ini.

Menolak merealiterasi ruang sipil, mencopot Kapolri.  Transformasi partai politik. Ini aku garis-garis besarnya aja ya. 

Segerakan RUU Masyarakat Adat, Perampasan Aset, dan sebagainya. Dan juga tolak revisi RKUHP tanpa partisipasi bermakna. Reformasi kebijakan perpajakan. Hal-hal dan selebihnya ini sudah ke daerah. Mendesak DPRD Sulut untuk segera mendorong Pemprov mengesahkan Ranperda Pergub Disabilitas.