Wawancara Eksklusif: Michaela Paruntu Sebut Gaji DPRD Sulut Normal, Disesuaikan dengan APBD

Jurnalis David Kusuma, Tribun Manado: Nah, terus yang poin-poin itu terlihat di berita-berita, pimpinan Dewan juga ada Kak Mika ke Senayan ya, membawa itu semua. Itu bagaimana Kak?

Michaela Paruntu: Jadi, karena ini dibawa di kami, kan yang terima bukan cuma satu orang saja. Jadi, kesepakatan bersama pimpinan Dewan, bersama utusan beberapa fraksi. Kita kan ada enam ya. Nah itu dibawa ke DPR RI.

 Kami bawa dan kami juga menyampaikan hal-hal di luar juga dari 17 ini yang merupakan suara aspirasi dari masyarakat di saat kami juga turun reses. Kami menilai bahwa, oh kalau yang seperti ini, sepertinya Pemprov anggarannya, jadi harus dibawa untuk ke APBN, seperti itu. Dan itu yang kami bawa ke DPR RI.

Selanjutnya, untuk menegaskan agar aspirasi yang kami bawa ini betul-betul dapat dikawal, tidak hanya ke DPR RI, kita pun pergi ke Sekretariat Negara. Dan sudah diterima oleh Dewan Aspirasi di sana.

Mereka menyampaikan, di saat kami ke sana, kita adalah provinsi yang ke-20. Diterima oleh mereka dengan aspirasi yang mirip. Mirip dalam artinya mungkin poin-poinnya hampir sama. Kami menyampaikan supaya kiranya ini menjadi perhatian. Supaya kami juga tidak sia-sia nih. Sudah datang, pergi, supaya ini ada hasilnya juga.

Jurnalis David Kusuma, Tribun Manado: Kalau terkait tunjangan-tunjangan ini, Kak, yang DPR RI, ada yang menyuarakan lagi nih, kalau di DPRD Sulut bagaimana?

Michaela Paruntu: Tunjangan kita normal-normal saja sih. Kan itu semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal ini provinsi, dan informasi saja, gaji tunjangannya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, itu dari tahun 2017 naik. Dari DPRD periode sebelumnya berarti ya? Iya, kita juga belum masuk di sini. 

Dan di 2019 ada turun, dan sampai hari ini belum ada yang berubah. Kalau kita bicara gaji dan tunjangan, ya tiap provinsi pasti berbeda. Dengan kabupaten-kota juga beda ya?

Sesuai dengan aturan yang diaturkan, ya namanya gaji dan tunjangan tentu mengikuti mereka. Jadi patokannya mungkin dari DPRD Provinsi, baru kota-kabupaten disesuaikan. Tidak melebihi provinsi, seperti itu.

Ya mungkin mesti dikasih tahu juga ke masyarakat, supaya mereka juga paham, kenapa kok beda-beda sih? Karena kan memang disesuaikan. Sesuai dengan APBD juga ya? APBD Provinsi. Beda DKI Jakarta dengan Sulawesi Utara.

Jangan dibandingkan, jauhnya banyak bedanya. Apalagi sama daerah-daerah luar Pulau Sulawesi, lebih tinggi daripada kita.

Jurnalis David Kusuma, Tribun Manado: Dan mungkin, Kak, bisa juga memberitahukan, kalau DPRD Sulawesi Utara itu, tiap hari menerima aspirasi dari masyarakat ya?

Michaela Paruntu: Iya, memang. Bukan hanya datang ramai-ramai begitu. Oh enggak, tiap hari. Bahkan ada yang personal-personal juga. Terbuka itu. Terbuka. Ya mungkin masing-masing anggota dewannya, mengatur masing-masing ya, kalau ada yang mau datang, mungkin diatur jadwalnya biar nggak numpuk di satu waktu yang sama. Kalau kayak saya, ya selalu menerima. Jadi ada yang mau datang, sudah janjian dulu, oke, jam segini.

Karena misalnya, di jam yang mereka mau datang, kita punya agenda. Agenda rapat atau agenda apa. Misalnya kalau setiap hari Senin kan jam 9 pagi, kita ibadah dulu. Setelah itu, ada rapat-rapat.