Dipimpin Fransiscus Silangen, DPRD Sulut Serahkan Aspirasi Mahasiswa dan Rakyat ke DPR RI

TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara menyampaikan aspirasi Aliansi Mahasiswa serta organisasi masyarakat untuk pemerintah. 

Aspirasi itu yang masuk ke DPRD Sulawesi Utara saat demo pelan lalu. 

Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Silangen didampingi wakil ketua Michaela Paruntu dan Royke Anter dan beberapa anggota DPRD menyampaikan aspirasi ke anggota DPR RI dari Dapil Sulut. 

Aspirasi disampaikan langsung ke Rio Dondokambey dan Yasti Soepredjo Mokoagow (PDIP); Christianny "Tetty" Paruntu (Golkar) dan Marthin D Tumbelaka (Gerindra). 

Berikut poin aspirasi yang diserahkan DPRD Sulut ke DPR RI:

1. Membersihkan dan mereformasi DPR melalui audit independen yang di umumkan ke publik,menaikan syarat etik calon anggota,menetapkan indikator kinerja,serta menghapus keistimewaan yang dinilai berlebihan.

2. Mereformasi partai politik dan memastikan fungsi oposisi berjalan,termasuk publikasi laporan keuangan partai.

3. Menyusu rencana reformasi pajak yang lebih adil dan meninjau ulang keseimbangan transfer pusat-daerah.

4. Mengundangkab perampasan aset hasil korupsi dan memperkuat pemberantasan korupsi.

5. Memperbarui aturan dan tata kelola kepolisian agar lebih profesional dan humanis,termasuk penataan kewenangan ditingkat daerah.

6. Menegaskan peran TNI sebagai pertahanan negara serta mencabut penugasan pada proyek sipil.

7. Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen,serta menjamin kebebasan berekspresi.

8. Meninjau kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar selaras perlindungan lingkungan,hak masyarakat adat,serta kesejahteraan pekerja.

Sementara, terdapat 17 tuntutan, yakni:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR

4. Publikasikan transparansi anggaran

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat

8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo

11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif

12. TNI segera kembali ke barak

13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal

14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

15. Pastikan upah layak untuk buruh

16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.

Aksi protes berlangsung dua kali pada September.

Aksi pertama pada Senin, 1 September 2025, berakhir ricuh dan diwarnai dugaan kekerasan aparat. 

Aksi kedua pada Kamis, 4 September 2025, berlangsung kondusif dan menghasilkan kesepakatan antara demonstran dan pihak DPRD.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.