Fakta Persidangan, Sinode GMIM Lewati 1 Syarat Dasar Penerima Hibah, Andil Jeffry Korengkeng dan AGK

TRIBUNMANADO.CO.ID - Fakta-fakta baru kasus dugaan penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2021–2023 kepada Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), mulai terungkap dalam persidangan.

Diketahui sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Manado, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat 29 Agustus 2025.

Sejumlah pejabat pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Sulut 2022–2024 Steve Hartke Andries Kepel dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang ditangani secara terpisah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado.

Dugaan korupsi ini disebut bermula pada Agustus 2019, saat finalisasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut untuk Tahun Anggaran 2020. 

Saat itu, Jeffry Robby Korengkeng (JRK) sebagai Kepala BKAD sekaligus Bendahara Umum Daerah, meminta agar Sinode GMIM dimasukkan sebagai penerima hibah.

Permintaan itu ditolak oleh beberapa pejabat teknis, antara lain Melky Wensy Matindas selaku Kepala Bidang Aset BKAD sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Jimmy Tommy Albert Pantouw, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Belanja Hibah. 

Alasannya, Sinode GMIM belum menyerahkan proposal permohonan hibah dan dokumen akta notaris badan hukum masih menggunakan data lama tanpa perubahan kepengurusan.

Namun, menurut dakwaan, Jeffry Korengkeng bersama Asiano Gamy Kawatu (AGK) yang saat itu menjabat sebagai Asisten III Pemprov Sulut sekaligus Wakil Ketua I TAPD, tetap meminta nama Sinode GMIM dicantumkan. 

Tahap evaluasi formal yang biasanya menjadi dasar pencantuman penerima hibah pun dilewati.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD, pembahasan hibah disebut dilakukan secara global tanpa menyinggung penerima secara spesifik.

Hasilnya, DPRD menyetujui anggaran belanja hibah tahun 2020 senilai Rp37,204 miliar.

APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020 resmi ditetapkan pada 30 Desember 2019, dengan dana hibah yang salah satunya ditujukan untuk Sinode GMIM.

Setelah APBD disahkan, barulah pada Januari 2020 pejabat Pemprov Sulut meminta Sinode GMIM menyiapkan proposal permohonan hibah. 

Melky Matindas bahkan disebut langsung menghubungi staf Sinode, Gebby Mareska Tuelah, untuk menyusun dokumen yang disesuaikan dengan anggaran yang sudah tertera.

Proposal permohonan hibah kemudian dibuat dengan Surat Nomor: K/0982.A/UM I.A/05-2019 tertanggal 31 Mei 2019, yang ditandatangani Ketua Sinode GMIM, Pdt. Hein Arina, Th.D., bersama Sekretaris Pdt. Evert Tangel, S.Th., M.Pd.K., dan Bendahara Sym. Recky Janeman Montong, M.Th.

Rincian Hibah Rp6,05 Miliar untuk GMIM

Dalam proposal itu, total hibah yang diminta mencapai Rp6,05 miliar, dengan rincian:

Rp1,5 miliar untuk ibadah awal tahun kerukunan pendeta dan guru agama GMIM,

Rp50 juta untuk kegiatan Strategi Collaboration Meeting Wycliffe Global Alliance

Rp2 miliar untuk beasiswa mahasiswa Fakultas Teologi UKIT Yayasan GMIM,

Rp1,75 miliar untuk pembangunan Kampus UKIT Yayasan GMIM,

Rp750 juta untuk operasional Sinode GMIM

Tidak hanya proposal, sejumlah dokumen administratif lain juga baru dilengkapi setelah APBD ditetapkan.

Di antaranya, KTP pengurus sinode, NPWP atas nama GMIM, akta notaris 1992, SK Mendagri tahun 1970 hingga surat domisili dari Kelurahan Talete Dua yang diterbitkan pada Juni 2020.

Jaksa menilai, alur penganggaran hibah ini melanggar aturan karena proses evaluasi formal dan pengajuan proposal tidak dilakukan sejak awal sebagaimana mestinya.

Hal ini membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Total Kerugian Negara

Total kerugian negara pada 2020-2023 sebesar Rp 8,967,684,405,98 dari dana hibah sebesar Rp 22.700.000.000,00 dengan rincian:

- Kegiatan KKPGA Sinode GMIM tahun 2020 Rp 1.500.000.

- Beasiswa mahasiswa Fakultas Teologi UKIT Yayasan GMIM Ds AZR Wenas tahun 2020 Rp 482.100.000

- Dukungan operasional sinode GMIM tahun 2020 Rp 74.800.000

- Jemaat Bukit Sion Kanonang Wil Kawangkoan II tahun 2020 Rp 3.395.000

- Pembangunan kampus UKIT Yayasan GMIM Ds AZR Wenas tahun 2020 Rp 1.075.156.897,17

- Jemaat GMIM Efrata Kamasi Wilayah Tomohon II tahun 2021. Rp 6.006.000

- Dukungan operasional Sinode tahun 2021 Rp 46.750.000

- Sidang Majelis Sinode (SMS) 81 GMIM tahun 2022 dan pemilihan Kompelka Sinode dan pengurus kelompok pelayanan lansia sinode GMIM periode 2022 - 2027 Rp 183.700.500

- Pembangunan gedung Kanisah di jemaat Kalvari Pineleng wilayah Pineleng Rp 4.125.000

- Beasiswa mahasiswa Fakultas Teologi UKIT Yayasan GMIM Ds AZR Wenas tahun 2022 (Tahap I dan II). Rp 3.030.000.000

- Kegiatan pertemuan Gereja Gereja Evangelival Church in Hesse dan Nassau/EKHN di GMIM tahun 2022

- Perayaan Yubelium EMS di GMIM tahun 2022

- Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia di Karlsruhe Jerman tahun 2022 Rp 539.228.632

- Pengembangan kesehatan GMIM tahun 2023 Rp 835.375.000

- Kegiatan perkemahan Pemuda GMIM Komisi pelayanan pemuda di wilayah Tanawangko 1 tahun 2023 Rp 500.000.000

- Kegiatan hibah atas DID tahun 2023 Rp 1.200.000.000

(TribunManado.co.id/Ren/Art)

-

Baca juga: 3 Berita Populer di Sulawesi Utara: Harga Kopra Naik hingga Sidang Perdana Kasus Dana Hibah GMIM

Baca juga: Sidang Korupsi Dana Hibah GMIM, dalam Dakwaan Jaksa Sebut Ada Rekayasa Administrasi