Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Wakil Rakyat Sulut

45 Anggota DPRD Sulawesi Utara Kembali Reses, Serap Aspirasi Masyarakat di Dapil Masing-masing

45 anggota DPRD Sulawesi Utara kembali turun lapangan melaksanakan reses di dapil masing-masing. 

|
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Frandi Piring
Fernando Lumowa/Tribun Manado
DPRD SULUT - Pimpinan DPRD Sulut serta Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling dan Wagub Victor Mailangkay saat rapat paripurna penyampaian strategis Perubahan KUA-PPAS APBD 2025, Selasa (22/7/2025) lalu. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen saat ditemui mengungkapkan, sebagian besar legislator Gedung Cengkih telah kembali ke dapil masing-masing.  

Terjadi dialog antara pendemo, Andi Silangen dan Kapolda Irjen Pol Roycke Langie. 

Pendemo menuntut mereka bisa masuk ke halaman gedung Deprov Sulut

Sementara, Andi Silangen mengatakan, pihaknya dapat menerima perwakilan kelompok pendemo di ruangan paripurna. 

"Silahkan berembuk, perwakilan yang akan menyampaikan aspirasi kepada kami," kata politisi PDIP ini.

Irjen Roycke Langie sebelumnya lebih dulu turun ke gerbang DPRD menemui perwakilan, pemimpin para pendemo.

Ia menyampaikan pesan kepada para demonstan aksi damai ini sebelum memulai orasi.

"Adik-adik sekalian silahkan sampaikan aspirasi tapi kita perlu mengingat, semua ada aturannya. Kebebasan berpendapat dijamin undang-undang tapi harus bertanggungjawab," kata Irjen Roycke Langie di area Kantor DPRD Sulut, Kairagi Satu, Mapanget, Manado, Senin (1/9/2025). 

Irjen Roycke Langie juga meminta pendemo menyampaikan aspirasi tidak anarkis.

"Kalian ini adalah penerus. Suatu saat nanti menggantikan kami. Ada yang akan jadi anggota DPRD, ada mungkin yang jadi kapolda," ujar Langie. 

Perwakilan aliansi mahasiswa di Manado juga sempat memberikan orasi.

Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membawa bendera berwarna hijau hitam saat bergerak menuju Kantor DPRD Sulut.

Dalam orasinya, salah seorang perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini tidak bertujuan menciptakan kericuhan, melainkan sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah pusat.

“Saya sampaikan aksi ini tidak mengharapkan chaos melainkan kita mengharapkan mengguncangkan pemerintah pusat. Kami ingin menuntut keadilan, karena saat ini pemerintah pusat membunuh rakyatnya sendiri,” seru salah satu orator.

Mereka menyebut aksi ini sebagai evaluasi terhadap kinerja pemerintah yang dinilai semakin menyulitkan rakyat.

“Hidup mahasiswa. Kita evaluasi pemerintah, sudah cukup negara kita menderita. Ini evaluasi karena penderitaan kita semua rakyat,” lanjutnya.

Selain menyuarakan kritik terhadap pemerintah pusat, massa aksi juga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap aparat kepolisian.

“Kami kecewa dengan kinerja polisi. Polisi pelindas masyarakat,” ungkap salah satu peserta aksi. (Ndo)

-

Baca juga: Demo di DPRD, Mahasiswa Ditangkap dan Diduga Dipukul Polisi, LBH Manado: Pengacara Juga Dianiaya

 

 

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved