RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas Pemerintah, Prabowo Desak DPR Segera Tuntaskan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat pembahasan dua regulasi penting, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.

Menurut Andi Gani, Presiden Prabowo secara langsung meminta DPR RI agar kedua RUU tersebut segera masuk dalam agenda pembahasan. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025), bersama sejumlah tokoh lintas agama.

Andi Gani menegaskan, langkah ini menunjukkan perhatian Presiden terhadap isu ketenagakerjaan sekaligus komitmen dalam memperkuat pemberantasan praktik korupsi melalui perampasan aset hasil tindak pidana.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Rabu 3 September 2025, Info BMKG Semua Berawan

"Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh," kata Andi usai pertemuan.

Bahkan, ia menyebut Prabowo meminta Ketua DPR RI Puan Maharani agar RUU tersebut segera dibahas.

"Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Andi, selaku perwakilan serikat pekerja, menyampaikan dukungan penuh sekaligus sejumlah isu penting terkait nasib buruh dan pekerja di Indonesia.

Andi Gani pun menegaskan komitmen buruh untuk berdiri bersama Presiden Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa dukungan tersebut disertai sikap tegas mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.

“Kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” ucap Andi Gani.

Lebih lanjut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menambahkan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang.

Sebab, demonstrasi ini adalah saluran aspirasi rakyat kecil.

Namun, Said menekankan aksi harus berlangsung tanpa kekerasan.

“Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju,” kata Iqbal.

Said Iqbal menyebutkan, Presiden Prabowo merespons masukan perwakilan serikat pekerja secara positif.