Daerah Bukan Pengemis, Waktunya Bicara Republik Serikat

Selama daerah hanya menerima sisa hasil eksploitasi tanpa kewenangan penuh, maka republik ini hanyalah satu arah: dari daerah ke pusat, bukan sebaliknya. Padahal, kesejahteraan nasional seharusnya mengalir dua arah, bukan tersumbat di satu poros kekuasaan.

Penutup: Republik Serikat Sebagai Jalan Keadilan

Kini saatnya kita berhenti menganggap kata “Republik Serikat” sebagai dosa politik. Ia bukan ancaman terhadap keutuhan bangsa, melainkan peluang untuk menata ulang keadilan struktural.

Sebuah republik yang sehat bukan yang terpusat di ibu kota, tapi yang hidup dari kemandirian tiap daerahnya.

Selama daerah masih harus menunggu belas kasih APBN, maka otonomi hanyalah dekorasi. Maka, biarlah kalimat ini menggema dari Sabang sampai Merauke:

Daerah bukan pengemis. Sudah waktunya bicara Republik Serikat.

Ketika Menteri Keuangan memotong dana, seharusnya daerah tidak meratap. Ini bukan akhir dunia, tapi awal kesadaran: sudah waktunya berdiri di kaki sendiri. Bukan dengan senjata, tapi dengan pikiran dan kemandirian fiskal.

Bukan untuk memisahkan diri, tapi untuk menegaskan: kami juga bagian dari negara, bukan sekadar objek kebijakan.

Kalau republik ini ingin adil, maka pusat harus belajar karena dalam demokrasi yang matang, kekuasaan tidak disentralisasi — ia dibagi agar semua tumbuh bersama.

Jadi mari bicara jujur: Indonesia hari ini terlalu besar untuk diatur dari satu meja rapat di Jakarta. Dan kalau republik ini mau tetap berdiri tegak, maka sudah waktunya daerah berhenti menunduk.

Daerah bukan pengemis. Republik Serikat bukan ancaman. Ia adalah cermin dari keadilan yang kita sendiri tunda. (*)