Ini Alasan Adian Napitupulu Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto

Ringkasan Berita:

• Pemerintah tengah menggodok 40 nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, yang langsung memicu pro dan kontra karena rekam jejak Orde Baru terkait pelanggaran HAM, otoritarianisme, dan korupsi.
• Sebanyak 500 aktivis dan akademisi, termasuk tokoh reformasi Adian Napitupulu dan sejarawan Bonnie Triyana, menolak pemberian gelar tersebut. 
• Mereka menilai tidak ada keteladanan yang dapat dijadikan dasar penghargaan pada Soeharto.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Perdebatan sengit kembali menyeruak di ruang publik. 

Pemerintah diketahui tengah menggodok 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional.

Dan di antara nama-nama itu, muncul sosok yang paling kontroversial: Presiden ke-2 RI, Soeharto. 

Baca juga: Sosok Ray Rangkuti Sebut Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan Nasional: Eranya Terjadi Pelanggaran HAM

Wacana pemberian gelar tersebut langsung memantik gelombang reaksi.

Di satu sisi, ada pihak yang menilai Soeharto sebagai tokoh pembangunan dengan jasa besar bagi republik.

Namun di sisi lain, banyak yang menyebut bahwa catatan kelam pelanggaran HAM, korupsi, dan represi pada masa Orde Baru tak bisa dihapus begitu saja.

Beberapa nama tokoh lain yang masuk dalam proses penggodokan gelar pahlawan adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah.

Namun, fokus publik kini tertuju pada Soeharto.

Gelombang penolakan datang dari berbagai kalangan. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan keberatan atas rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana, juga menyuarakan penolakan, menyebut bahwa sejarah tidak boleh direvisi demi kepentingan politik.

Tokoh aktivis reformasi Adian Napitupulu bahkan menegaskan, perjuangan 1998 yang menjatuhkan Soeharto tidak mungkin dilupakan begitu saja.

“Tidak ada keteladanan yang bisa diambil dari Orde Baru,” ujarnya, merujuk pada praktik otoritarianisme dan represi terhadap kebebasan berpendapat.

Baginya, tindakan dan kebijakan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan cara otoriter tidak layak diberikan gelar pahlawan oleh negara.

“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Bagaimana dengan pembangunan era Soeharto?