Hasan Nasbi Kritik Keras Gaya Koboi Menkeu Purbaya: "Kalau Mau Baku Tikam di Ruang Tertutup"

TRIBUNMANADO.CO.ID - “Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan saat mengkritik  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini menjadi salah satu tokoh paling menarik perhatian publik.

Bukan hanya karena kebijakannya, tetapi juga karena gaya komunikasinya yang lugas dan tanpa tedeng aling-aling.

Baca juga: Menkeu Purbaya Berani Ceplas-ceplos dan Kritik Pejabat, Ternyata Diperintahkan Langsung Presiden

Ia dikenal berbicara cepat, to the point, bahkan tak jarang mengeluarkan pernyataan yang dianggap “ceplas-ceplos” di ruang publik.

Sikap terbukanya ini menuai beragam tanggapan ada yang menilai jujur dan segar.

Tapi tak sedikit pula yang menganggapnya terlalu koboi untuk seorang pejabat negara.

Salah satu yang ikut menyoroti gaya komunikasinya adalah mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi.

Hasan menilai, gaya bicara Purbaya yang sering menyindir pejabat lain di depan publik bisa berdampak pada solidaritas antaranggota kabinet.

Menurutnya, komunikasi di level pemerintah seharusnya tetap menjaga etika kolektif tanpa mengurangi ketegasan pesan yang ingin disampaikan.

“Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan melalui kanal YouTube pribadinya.

Ia juga menilai, perdebatan terbuka antarpejabat negara bisa menimbulkan kesan negatif di mata publik.

“Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” ucap Hasan Nasbi.

Hasan bahkan mencontohkan salah satu momen ketika Purbaya terlibat perdebatan dengan sejumlah kepala daerah terkait dana transfer ke daerah (TKD).

“Misalnya menteri berantem sama gubernur, mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidak-solidan pemerintah,” kata Hasan.

Arahan Presiden

Namun siapa sangka, gaya komunikasinya yang disebut “gaya koboi” itu ternyata bukan tanpa alasan.

Dalam sebuah pernyataan terbaru, Purbaya mengungkap bahwa cara bicaranya yang tegas dan terbuka merupakan arahan langsung dari Presiden.

Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi dan isu publik yang terus berkembang, pemerintah membutuhkan figur yang berani bicara jujur dan apa adanya, agar masyarakat bisa memahami situasi dengan lebih transparan.

Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal gaya komunikasinya yang belakangan menuai kritik.

Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, lugas, dan tanpa banyak penyaringan sempat dianggap “terlalu koboi” oleh sebagian pihak.

Bahkan termasuk mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi juga menyoroti.

Namun, Purbaya tak menampik kritik itu.

Ia justru mengakui dengan jujur bahwa gaya komunikasinya yang blak-blakan tersebut bukan tanpa alasan.

Namun melainkan bentuk arahan langsung dari Presiden.

"Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah," kata Purbaya di Jakarta, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (27/10/2025).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh ucapan dan tindakannya tidak lepas dari koordinasi dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu juga atas perintah bapak presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari bapak presiden, dengan versi yang lebih halus malah," ucapnya.

Sosok Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa lahir pada 7 Juli 1964.

Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994)

Dikutip dari Kompaspedia, Selasa (13/6/2023), Purbaya Yudhi Sadewa merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025.

Pria kelahiran Bogor pada 7 Juli 1964 ini memulai karier di pasar modal dengan bergabung bersama PT Danareksa (Persero) tahun 2000.

Saat itu, ia berusia 36 tahun dengan jabatan sebagai Senior Economist Danareksa Research Institute. 

Lima tahun kemudian, ia telah menempati posisi Chief Economist Danareksa Research Institute pada 2005. 

Kariernya terus naik kemudian menjadi Direktur PT Danareksa Sekuritas hingga 2008.

Purbaya juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Danareksa Investment Management. 

Dalam catatan Danareksa Sekuritas, Purbaya sudah mempunyai izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang kini bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek.

Purbaya kemudian menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di bawah Menko Hatta Rajasa pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2014). 

Setelah menjadi stafsus, kariernya terus melejit. Pada Maret 2015, Purbaya menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang saat itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. 

Purbaya dinilai aktif dalam membantu Joko Widodo berkampanye lewat sayap relawan pendukung Jokowi bernama Tim Bravo Lima yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. 

Selain itu, sejak 10 Januari 2017, Purbaya dipercaya memegang jabatan komisaris di PT Inalum (persero) yang merupakan Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID yang membawahi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia.

Pada 21 Mei 2018 Purbaya menyusul Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenko Inves. Ia dipercaya menempati posisi Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. 

Bidang ini mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sikronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Kemudian pada 23 September 2020, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

Dan kini di era Presiden Prabowo Subianto, ia diberi mandat sebagai Menkeu RI per Senin 8 September 2025.

Sebagian artikel tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini