Baru Terungkap Alasan Kenapa Jokowi Bukan Satu-satunya yang Bertanggung Jawab Utang Whoosh Rp 116 T

Ringkasan Berita:

• Menurut pakar kebijakan publik, utang Whoosh juga menjadi tanggung jawab Presiden RI yang sekarang, Prabowo Subianto. 
• Ada beberapa alasan mengapa utang tersebut juga mengikat Prabowo, padahal Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu merupakan proyek ambisius di era pemerintahan Jokowi.
• Pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Teguh Yuwono menyebut, suatu proyek pemerintah, ketika dicanangkan dan dilaksanakan, maka sifatnya adalah institusional.

 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik seputar pembengkakan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan Whoosh, kembali memanas setelah angkanya disebut mencapai Rp 116 triliun.

Whoosh adalah proyek warisan Jokowi. Ia bukan hanya simbol transportasi modern, tetapi juga representasi kemitraan strategis Indonesia–Tiongkok di bawah payung Belt and Road Initiative (BRI).

Selama ini, sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai pihak yang paling wajib menanggung beban finansial proyek ambisius tersebut.

Anggapan bahwa tanggung jawab penuh utang Whoosh hanya berada di pundak Presiden terdahulu, Jokowi, ternyata tidak sepenuhnya akurat.

Pandangan ini disanggah oleh sejumlah pakar kebijakan publik yang menilai bahwa kewajiban pelunasan utang proyek ini secara hukum dan kelembagaan juga mengikat pemerintahan yang saat ini berkuasa, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kenapa sampai Presiden Prabowo turut memiliki keterikatan tanggung jawab atas warisan finansial yang terwujud di era pendahulunya? Jawaban dari para ahli terletak pada sifat dasar tata kelola pemerintahan, yang memandang suatu proyek besar negara bukan sebagai urusan pribadi seorang pemimpin.

Teguh Yuwono, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (UNDIP), menjelaskan bahwa proyek yang dicanangkan dan dilaksanakan pemerintah memiliki sifat yang fundamental institusional.

Artinya, status proyek Whoosh adalah milik lembaga negara secara keseluruhan, melampaui masa jabatan individu yang memulainya.

Oleh karena itu, ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, beban dan kewajiban atas proyek yang telah berjalan secara institusional ini tidak serta merta hilang atau hanya menjadi beban mantan Presiden. 

"Perlu dicatat, dalam sistem pemerintahan kita, ketika negara atau pemerintah mengambil keputusan, maka keputusan itu bersifat institusional," tutur Teguh ketika jadi narasumber program On Focus di YouTube Tribunnews, Rabu (22/10/2025).

"Ketika seseorang [pejabat publik] sudah menandatangani sesuatu, itu dia atas nama negara, atas nama pemerintah. Jadi pihak-pihak [yang menandatangani] itu bukan perorangan" imbuhnya. 

"Jadi, saya kira, ada orang yang salah memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya, pihak-pihak yang melakukan tanda tangan kontrak, maka itu adalah kontrak kelembagaan atau institusional" katanya.

"Yang ekstrem, seperti kasus IKN (Ibu Kota Nusantara). IKN itu kan sudah dicanangkan, ditandatangani oleh presiden sebagai kepala negara, maka presiden yang selanjutnya juga akan tetap terikat dengan tanda tangan kontrak itu" jelasnya. 

Selanjutnya, Teguh menilai proyek KCJB alias Whoosh sifatnya sama, yakni institusional atas nama negara.

Apalagi, proyek itu dibangun untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, tidak bisa lagi dipandang sebagai orang per orang.