Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Makan Bergizi Gratis

Gelombang Keracunan Massal Bayangi Program MBG: Data BGN 4.711 Kasus, JPPI Temukan 6.452 Kasus 

Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sejak Januari hingga 22 September 2025, telah terjadi 4.711 kasus keracunan akibat konsumsi menu MBG.

Kolase Tribun Manado/Istimewa
KERACUNAN MBG - Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sejak Januari hingga 22 September 2025, telah terjadi 4.711 kasus keracunan akibat konsumsi menu MBG. Gelombang Keracunan Massal Bayangi Program MBG: Data BGN 4.711 Kasus, JPPI Temukan 6.452 Kasus  

Angka itu bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan sehingga totalnya menembus lebih dari 6.400 kasus pada 21 September.

Menurut Ubaid, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 2.012 kasus, DIY sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.

Peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.

Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.

“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.

Minta Maaf

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf, atas masih terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di banyak daerah.

Prasetyo mengatakan, kasus keracunan menu MBG terhadap para siswa tidak pernah diinginkan oleh pemerintah.

"Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia meminta para korban keracunan MBG segera mendapatkan penanganan dan perawatan yang cepat.

Adapun kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, BGN, dan pihak terkait lainnya.

"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," ujar Prasetyo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved