Garda Terdepan Jadi Prioritas Kenaikan Gaji ASN 2026, Ini Isi 8 Program dalam Perpres 79 Tahun 2025

TRIBUNMANADO.CO.ID - Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, dosen, serta anggota TNI dan Polri mendapat kabar gembira. 

Terkait hal tersebut salah satu program yang tercantum adalah kenaikan gaji aparatur sipil negara (gaji ASN), termasuk guru, dosen, tenaga penyuluh, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara.

Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan bahwa pembahasan terkait kebijakan kenaikan gaji ASN masih belum dilakukan.

“Kami sampaikan belum ada pembahasan sampai saat ini,” kata Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/9/2025).

Prioritas Kenaikan Gaji ASN

Dalam Perpres 79/2025, kenaikan gaji ini secara khusus memprioritaskan beberapa golongan yang dianggap sebagai garda terdepan pelayanan publik, yaitu:

• Guru
• Dosen
• Tenaga Kesehatan
• Penyuluh
• TNI dan Polri

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan dan motivasi kepada para abdi negara yang memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. 

Dengan kenaikan gaji, diharapkan kinerja dan profesionalisme para ASN, guru, dosen, TNI, dan Polri akan semakin meningkat.

Delapan Program

Keputusan ini menjadi bagian dari delapan program Quick Wins atau hasil cepat pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. 

Dilansir dari SerambiNews.com, ada delapan program quick wins atau hasil terbaik cepat dalam perbaikan RKP 2025, diantaranya:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah yang perlu renovasi.

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahterahan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.