Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA — Sejak kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Presiden Joko Widodo, tampak Partai Demokrat sudah bersikap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'aruf.
Meski belum menyatakan dukungan secara resmi, Partai Demokrat terlihat sudah menetapkan sikap politiknya untuk lima tahun ke depan.
Posisi mereka cenderung condong mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Sinyal ini diutarakan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Namun, Partai Demokrat kurang mendapat sambutan yang antusias dari partai pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Bahkan, dukungan Partai Demokrat dianggap terlambat.
Baca: Dana Desa di Mitra Mulai Disalurkan, Ini Pesan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Baca: Nangkring di Urutan 4 di MotoGP Austria, Valentino Rossi Puji Kemampuan Tim Yamaha
Baca: Tak Ada Lagi Stiker TAM di Ponsel Xiaomi, Begini Ciri-ciri Resmi HP dengan Logo Mi Bunny
Sebelumnya, Partai Demokrat dalam beberapa kesempatan memang telah melancarkan kode-kode mengenai arah politik mereka.
Sinyal penolakan
Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Meski begitu, ia tak secara gamblang menyebutkan bahwa partainya akan merapat ke kubu Jokowi.
Namun, ketika itu politisi PDI-P Aria Bima meminta publik tidak memersepsikan silaturahmi sebagai bagian dari upaya bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah.
Komandan Kogasman Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tribunnews.com/Danang Triatmojo)
Menurut dia, pembahasan mengenai konfigurasi partai politik pendukung pemerintah kemungkinan baru akan dibahas setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2019.
Diterimanya Partai Demokrat ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf tentu nanti merupakan hasil pembicaraan partai politik dengan Jokowi sebagai presiden terpilih.
Akan tetapi, PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi-Ma'ruf terlihat memberikan semacam "kode keras" dalam menolak bergabungnya partai yang didirikan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Berikut dua di antaranya: