Baca tanpa iklan
Partai Demokrat dianggap terlambat untuk merapat.
Politisi PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai keinginan Partai Demokrat untuk bergabung sudah “basi” karena diungkapkan setelah hasil Pilpres 2019 diketahui.
"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Andreas menduga, keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja jilid II.
Ia meyakini Jokowi akan mencermati dukungan yang semakin mengalir seusai kemenangan Pilpres 2019.
"Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca-kemenangan dan mengelola dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," ucap Andreas.
Belum Bulat
Setelah Kongres V PDI-P, Partai Demokrat justru semakin jelas memperlihatkan dukungannya ke koalisi pemerintah.
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf untuk lima tahun ke depan.
Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.
Keputusan itu, kata Ferdinand, diambil Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah sang istri, Ani Yudhoyono, meninggal dunia.
"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).
"Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan setelah 40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ucapnya.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (KOMPAS.COM)
Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.
Ia mengatakan, Partai Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.