Kabar Terkini 2 Anak di Manado Viral Tak Diterima di Sekolah Manapun, Kini Diundang ke Kantor DPRD

Persoalan di SMPN 1 Manado sampai ke Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa. Dari penelusurannya, ia menyebut tidak ada penelantaran hingga menyebabkan Fikri dan Raisa tak bisa bersekolah di situ. 

"Sistemnya memang sudah seperti ini, kita tak bisa memaksakan karena nama mereka bisa tak terdaftar di Dapodik," kata dia..

Menurut dia, semenjak kasus itu viral, ia langsung melakukan pengecekan. Ia menjelaskan, 
satu calon siswa memiliki Kartu Keluarga (KK) di Banjer. Dia mendaftar ke SMPN 1 lewat jalur afirmasi. 

"Namun kuota sudah tidak ada hingga keduanya diarahkan mendaftar ke SMPN 2 atau SMPN 6," kata dia. Persoalannya, kata dia, siswa yang bersangkutan enggan.

Kemudian calon siswa lainnya memiliki KK di Tuminting, hendak masuk SMPN 1 via jalur 
domisili, tapi tak bisa. "Ia diarahkan ke SMPN 11," katanya.

Tumiwa menyatakan para siswa ini masih bisa mendaftar di sekolah terdekat seperti SMPN 2, SMPN 6 dan SMPN 11.

Sekolah Harus Terbuka

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Manado Dr Meike Imbar mengatakan, sekolah harus terbuka dalam pengumuman calon peserta didik yang diterima dari jalur afirmasi. 

Keterbukaan manajemen sekolah akan membuat kepercayaan publik terhadap sekolah meningkat.

"Pengumuman penerimaan peserta didik jalur afirmasi harus dilakukan sesuai jadwal penerimaan peserta didik baru," jelas Meike.

Menurutnya, perlu ada kejelasan kapan dan darimana orang tua mengetahui nama anak-anaknya ditolak oleh sistem. Mengapa nama sudah ditolak oleh sistem, tetapi di sekolah lain ditolak karena dianggap masih tercatat di sekolah pertama.

"Ini sesuatu yang aneh dengan sistem digital. Perlu ditelusuri oleh pihak berwewenang mengapa demikian, sehingga menyulitkan orangtua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang lain," ungkapnya.

Ia menjelaskan, hari pertama sekolah sudah dimulai namun portal penerimaan peserta didik masih status " mengusul " ini tidak benar. 

"Semestinya di hari pertama sekolah semua urusan penerimaan peserta didik baru sudah selesai. Sekolah sudah memperoleh data fix jumlah peserta didik yang diterima dan bersedia bersekolah di situ," tuturnya.

Kata Meike mengenai isu adanya calo dan uang suap, perlu diperhatikan dan ditelaah serta diteliti kebenarannya oleh Dinas Pendidikan kota Manado dan pihak berwajib. 

Caranya mudah, dengan membandingkan kondisi kehidupan oknum-oknum tersebut dengan gaji dan tunjangan serta dana usaha lain yang diterima. Istilahnya pembuktian terbalik.

Kepala Sekolah diharapkan tidak hanya beretorika dalam menanggapi isu negatif tersebut, tetapi juga berani memberikan untuk diperiksa.

"Dinas Pendidikan berkewajiban untuk mencarikan sekolah lain bagi kedua peserta didik tersebut. Intinya hal ini merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan karena sistem penerimaan peserta didik dirancang oleh Dinas Pendidikan bersama sekolah. 

Kedepan sistem penerimaan peserta didik baru perlu dievaluasi dan harus terbuka ke publik. Minimal ada jeda waktu untuk mereka yang tidak diterima di sekolah tertentu untuk mendaftar ulang ke sekolah lain," pungkasnya. (ind/art/edi/max)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.