Kabar Terkini 2 Anak di Manado Viral Tak Diterima di Sekolah Manapun, Kini Diundang ke Kantor DPRD

Alasan sekolah lain itu menolak Ikra, kuota sudah penuh. "Mama, kong Ikra mo sekolah di mana dang?" tanya Ikra lirih. 

Matanya berkaca-kaca melihat teman-temannya berangkat dengan riang ke sekolah masing-masing.

Raisa pun menghadapi ketidakjelasan. Ia mendaftar di SMPN 1 Manado lewat jalur afirmasi, jalur khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu seperti dirinya.

Orangtuanya penerima dana Progam Keluarga Harapan (PKH), sementara Raisa penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Namun hingga hari pertama sekolah, status pendaftarannya masih "mengusul".

Padahal, sesuai aturan, dari 480 kuota siswa baru SMPN 1 Manado, 20 persen atau 96 kursi disediakan untuk anak-anak afirmasi. 

Tapi yang diterima jalur afirmasi hanya satu orang. Nama Raisa dan Ikra tidak ada di sistem padahal keduanya  adalah orang seharusnya mendapat kuota di jalur afirmasi.

Informasi yang diperoleh Tribun Manado, sejumlah orangtua mengaku dimintai uang oleh calo agar anak-anak mereka diterima. Ada yang diminta Rp200 ribu, ada yang sampai Rp2 juta. 
Mereka menyebut nama calo itu, Julkifli. 

Perannya sebagai penghubung dengan oknum di sekolah. Calo itu kerap ‘memasukkan’ 50-an siswa tiap tahun ke sekolah unggulan tersebut.

“Kata Pak Kifli, anak-anak pasti bisa masuk asal mau bayar. Dia bilang sudah biasa bantu masukin puluhan anak ke SMP 1 tiap tahun,” ujar salah satu orangtua yang enggan menyebutkan nama.

Penelusuran selanjutnya mengarah kepada seorang guru bernama Wage yang disebut sebagai penerima dana itu. 

Saat dikonfirmasi, Wage yang juga ketua panitia penerimaan siswa baru, mengatakan bahwa kuota afirmasi telah dialihkan ke jalur prestasi karena pendaftar dari jalur afirmasi dianggap sedikit.

“Yang daftar jalur afirmasi sedikit, jadi kuotanya diisi oleh anak-anak dari jalur prestasi,” ujar Wage kepada Tribun Manado.

Plt Kepala SMPN 1 Manado Riva Rori, menyatakan bahwa sekolah hanya mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan. Kuota penuh, 480 siswa, tak bisa ditambah. 

Terkait isu pungli dan calo, ia mengakui sudah mendengar desas-desus dan menyebut hal itu sebagai candaan yang disalahartikan.

“Tidak ada permintaan uang dari sekolah. Prosedur kami menolak gratifikasi, pungli, dan percaloan,” tegasnya.