Besaran Dana BSU yang Akan Cair, Dua Bulan Sekaligus, Diperkirakan Minggu Kedua Juni

TRIBUNMANADO.CO.ID- Hingga saat ini pemerintah belum kunjung mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.

Pasalnya sejumlah persiapan pencairan sementara dilakukan.

Masih ada tahapan yang harus mereka lakukan sebelum mencairkan dana bantuan tersebut.

Baca juga: Daftar 8 Bansos Tahap 2 yang Bakal Cair Juni 2025: PKH, BPNT, BSU, BLT hingga Santunan Anak Yatim

Diperkirakan dana BSU akan jair pada pertengahan Juni.

Direncanakan pencairan untuk dua bulan sekaligus.

Pemerintah menyiapkan dana Rp 10,62 triliun untuk penyaluran BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

BSU diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan untuk periode Juni hingga Juli 2025 dan akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 600.000 pada bulan Juni.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemadanan data pekerja.

"Ini bukan pengalaman kita yang pertama, hampir setiap tahun ada ya sejak Covid-19 dan ini adalah tahun yang keempat (BSU). Fase selanjutnya adalah pemadanan data. Itu kita harus benar-benar hati-hati sekali," tutur Yassierli kepada Wartawan di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

Menaker berharap, pemadanan data tersebut dapat diselesaikan sebelum minggu kedua bulan Juni ini, sehingga dapat segera disalurkan ke penerima.

"Kita berharap segera, dalam beberapa hari. Ini agak cepat kita butuh padanan datanya. Semoga sebelum minggu kedua, kita berharap itu sudah disalurkan sebelum minggu kedua Insya Allah," jelasnya.

Yassierli menilai, Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi inisiatif yang dilakukan pemerintah lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi dari Menko Perekonomian untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama bulan Juni dan Juli. Bentuknya tidak hanya BSU. Ada diskon tarif tol, tiket pesawat dan lainnya. Jadi ada sekian banyak stimulus yang kita berharap itu menyasar sekian banyak segmen. Khusus BSU memang ke Kementerian Ketenagakerjaan," ucap Menaker.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com