Daftar 8 Masalah dan 10 Solusi Soal JKN Dibeber Bupati Minut Saat Rapat Panja Komisi IX DPR RI

"Terbatasnya aksesibilitas Peserta JKN ke Fasilitas Kesehatan yang berada di Daerah Terluar, Terpencil dan Tertinggal (3T). Jumlah fasilitas kesehatan yang minim, tenaga medis yang terbatas, dan infrastruktur yang buruk, membuat peserta JKN di daerah ini sulit mendapatkan layanan yang memadai," ujar Wakil Ketua Umum Apkasi Joune Ganda.

Lanjut Bupati Minut ini,  untuk mencapai fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) saja bisa memerlukan perjalanan yang jauh dan mahal.

Soal kesenjangan kualitas layanan di fasilitas Kesehatan di daerah perkotaan dan pedesaan. 

Rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan dokter spesialis cenderung terkonsentrasi di kota besar. 

Peserta JKN di daerah harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan spesialis atau tindakan medis tertentu.

Banyaknya kasus penolakan Pasien di daerah, terutama oleh rumah sakit swasta dengan alasan adanya potensi gagal bayar atau masalah administrasi lainnya, tentu merugikan peserta JKN di daerah yang mungkin tidak memiliki pilihan fasilitas kesehatan lain.

Integrasi Sistem dan Data yang Belum Optimal dapat memperlambat proses administrasi bagi peserta JKN di daerah. 

Misalnya, ketidaksesuaian data antara aplikasi dan sistem BPJS bisa menyulitkan peserta saat berobat atau mengurus administrasi lainnya.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai JKN seringkali lebih terasa di daerah terpencil akibat keterbatasan akses informasi dan komunikasi. 

Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah kurang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta.

"Untuk itu perlu ada upaya guna mengatasi defisit keuangan, meningkatkan infrastruktur dan distribusi tenaga kesehatan, serta memperbaiki sistem integrasi data menjadi krusial untuk memastikan bahwa program JKN dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana pun mereka berada," terangnya.

Lebih lanjut Joune Ganda menyampaikan solusi, untuk mengatasi problematika JKN di daerah, perlu upaya yang terpadu melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan BPJS Kesehatan dan stakeholder lainnya. 

Seperti:

1. Perlu adanya Upaya perbaikan yang optimal berkaitan dengan data kepesertaan, sosialisasi, optimalisasi sistem kapitasi, transparansi pengelolaan keuangan, dan pemerataan fasilitas serta tenaga kesehatan. 

2. Selain menggunakan Dana Transfer ke Daerah, Perlu dipertimbangkan untuk menggunakan dana SILPA daerah untuk mencover pembayaran BPJS masyarakat di daerah.