Apkasi Respons Pemotongan TKD, Bupati Minut Joune Ganda Sebut Banyak Daerah Bergantung pada Pusat

TRIBUNMANADO.COM, MINUT - Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyeriusi tentang dana transfer pusat ke daerah (TKD).

Pemerintah pusat bakal memangkas TKD sebesar 24,7 persen di tahun 2026.

Sikap Apkasi ditunjukkan dengan menggelar rapat internal membahas efisiensi TKD oleh Pemerintah Pusat.

Rapat internal itu dipimpin Ketua Apkasi yang juga Bupati Lahat Bursah Zarnubi dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Aspkasi yang juga Bupati Minahasa Utara Joune Ganda.

Selasa (16/9/202) Joune Ganda mengatakan bahwa rapat internal itu berlangsung secara daring di Kantor Apkasi Jakarta, Senin (15/9/2025).

Bursah Zarnubi dalam rilis mengatakan bahwa tujuan rapat internal ini di antaranya untuk menggali informasi terkait permasalahan di daerah lalu meningidentifikasi dampak efisiensi TKD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

"Adapun hasil dari rapat internal ini akan menjadi catatan atau rekomendasi yang akan disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu," kata Bursah Zarnubi.

Joune Ganda menambahkan, dari rapat yang dilaksanakan dengan pengurus dan anggota, mayoritas daerah saat ini  bergantung pada TKD.

Karena PAD yang masih kecil, sehingga efisiensi TKD berpotensi menghambat belanja publik dan pembangunan di daerah tersebut. 

"Ketergantung daerah terhadap TKD masih sangat tinggi, sementara APBD mayoritas terserap belanja pegawai. Sehingga ditakutkan berdampak pada roda pemerintahan termasuk menghambat belanja publik," kata Joune Ganda.

Rencana efisiensi TKD oleh pemerintah pusat berdampak pada belanja pemda seperti gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan proyek pembangunan fisik lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari rapat internal ini, pihaknya telah mengirimkan surat untuk audiensi dengan Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Intinya, Apkasi mendorong agar pemerintah pusat memberikan ruang dialog dengan pemda untuk membahas masalah beragam terkait penurunan TKD dan peninjauan ulang alokasi anggaran," beber Bupati Minut 2 periode ini dengan optimis. 

Sebelumnya, Tito Karnavian menegaskan kebijakan pengalihan anggaran TKD merupakan upaya mewujudkan realisasi program yang efisien.

Tito mengungkapkan hasil evaluasi Kemendagri yang menunjukkan masih ada sejumlah daerah yang kurang optimal dalam mengelola program dan anggarannya.