Daftar 8 Masalah dan 10 Solusi Soal JKN Dibeber Bupati Minut Saat Rapat Panja Komisi IX DPR RI

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, menghadiri rapat panja Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX DPR RI gedung Nusantara I lantai I, jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Rabu (7/5/2025).

Rapat tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terkait kepesertaan dan kepatuhan iuran. 

Dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini, dan dihadiri sejumlah anggota komisi.

Baca juga: Ketua Asprov PSSI Sulut Joune Ganda Bangga dengan Kemenangan Armada Kema dalam Kajati Sulut Cup I

Diikuti Sekjen Kemenkes RI, Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Dirjan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos.

Kepala BPS, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS kesehatan.

Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes), serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apkasi).

Bupati Joune hadir dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Joune merupakan Wakil Ketua Umum Apkasi, didampingi Bupati Morowali Utara Dr dr Delis Julkarson Hehi, MARS, sebagai Ketua Penyelenggara HUT ke 25 Apkasi 2025 yang diselenggarakan di Minahasa Utara.

Direktur Eksekutif Dewan Pengurus Apkasi Sarman Simanjorang.

Apkasi akan menyelenggarakan Munas ke VI, HUT perak ke 25 serta pemilihan Putri Otonomi (POI) 2025, 29 sampai 31 Mei 2025 di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Bupati Minut Joune menyampaikan talking point, delapan pokok atau inti persoalan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terkait kepesertaan dan kepatuhan iuran. 

"Selain delapan persoalan, kami juga berkesempatan menyampaikan 10 solusi kepada pimpinan Komisi IX DPR RI dan peserta rapat Panja," kata Joune Ganda, Rabu (7/5/2025) malam.

Adapun talking point yang disampai Joune Ganda terkait permasalahan, soal defisit Keuangan BPJS Kesehatan secara Nasional dapat berimbas pada pembayaran klaim pada fasilitas Kesehatan di daerah. 

Selanjutnya, terkait keterlambatan pembayaran atau nilai klaim yang tidak sesuai dapat menyebabkan fasilitas kesehatan, terutama Rumah Sakit swasta, menjadi enggan bekerja sama atau bahkan menurunkan kualitas layanan bagi peserta JKN di daerah tersebut. 

Demikian soal keterlambatan pembayaran juga berdampak pada terbatasnya pengembangan fasilitas kesehatan di daerah, terutama daerah tertinggal, yang berarti dapat menghambat upaya pemerataan akses layanan.