Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sulawesi Utara

Wamendagri Ingatkan Penegak Hukum di Sulut Lebih Keras Sikat Kepala Daerah Koruptor

Wamendagri Bima Arya menyorot sejumlah hal yang terjadi di Sulawesi Utara saat menghadiri Rapat Koordinasi Efisiensi anggaran APBD di Sulut.

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rizali Posumah
tribunmanado.co.id/Rhendi Umar
SOROT: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyorot sejumlah hal yang terjadi di Sulut saat menghadiri Rapat Koordinasi Efisiensi anggaran APBD di Sulawesi Utara tahun anggaran 2025, Rabu 12 Maret 2025. Dirinya menegaskan agar penegak hukum di Sulawesi Utara lebih keras lagi menindak kepalada daerah yang ketahuan koruptor. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyorot sejumlah hal yang terjadi di Sulawesi Utara saat menghadiri Rapat Koordinasi Efisiensi anggaran APBD di Sulut tahun anggaran 2025.

Hal pertama disorot Bima Arya yaitu soal  lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dalam hal ini para Wali Kota dan Bupati kepada Gubernur.

"Sejauh ini yang kami lihat di Sulut agak lemah itu adalah koordinasi yang tidak maksimal antara gubernur dengan setiap kepala daerah, sehingga jalan sendiri-sendiri," sorot Bima saat diwawancarai usai rakor, Rabu 12 Maret 2025.

Menurut Wamen, tanpa koordinasi dan kolaborasi dengan gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat, target nasional tidak akan jalan.

"Sehingga kami inisiatif hadir untuk menyampaikan agar kepala daerah tetap on the track dan bekerja bersama-sama," jelasnya.

Kedua, Wamen Bima Arya menyorot terkait praktek korupsi agar dituntaskan di Bumi Nyiur Melambai.

"Yang menjadi atensi Presiden itu soal pemborosan, efisiensi dan praktek korupsi. Dalam setiap kesempatan, Presiden selalu ingatkan untuk jangan lagi lakukan itu," tegasnya.

Menurut Bima, setiap kepala daerah di Sulut agar jangan terlibat dalam praktek korupsi.

"Tapi kalau masih dilakukan juga maka Presiden sudah menegaskan untuk Aparat Penegak Hukum supaya lebih keras lagi. Artinya hukumannya dilipat gandakan,  dan yang masih memiliki indikasi ya agar dibongkar," sebutnya 

Wamendagri menirukan apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membahas kasus korupsi saat ini.

"Ya karena banyak uang negara yang bisa dihemat untuk menjahit program-program nasional. Presiden sampaikan, Itu ratusan triliun dikorupsi kalau digunakan untuk membangun sekolah, beasiswa pendidikan kan itu luar biasa," pungkas Wamendagri. (Ren)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>

 

 

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved