Menkeu Pangkas Dana Transfer, Ekonom Sulut: Bakal Ganggu Stabilitas Fiskal dan Pembangunan Daerah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah tahun 2026 memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan nasional. 

Ekonom Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Joy Tulung SE MSc PhD mengungkapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. 

Karena itu, bagi Ketua ISEI Cabang Manado, Sulut ini, langkah tersebut perlu dilaksanakan dengan hati-hati, disertai komunikasi yang terbuka dan strategi mitigasi yang jelas. 

"Tujuan utama dari kebijakan fiskal bukan semata penghematan, tetapi menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia," kata Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado ini, Selasa (7/10/2025). 

Ia menjelaskan, pemangkasan dana transfer memiliki dampak langsung dan tidak langsung. 

Dampak langsungnya, mulai dari penyusutan kapasitas fiskal daerah. 

Pemotongan TKD akan mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas, termasuk belanja modal, perawatan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas publik. 

Sebagian besar pemerintah daerah akan terpaksa memfokuskan anggaran hanya pada kebutuhan rutin seperti gaji ASN dan operasional.

"Sehingga program pembangunan baru berpotensi tertunda atau dibatalkan," kata Tulung. 

Selanjutnya, menurunnya Kualitas Layanan Publik.

Pemangkasan anggaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial dapat berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. 

Keterlambatan distribusi bantuan sosial, pengurangan tenaga kontrak, hingga penundaan perbaikan fasilitas publik dapat menjadi konsekuensi nyata dari pengurangan TKD. 

Berikutnya, gangguan terhadap Proyek Infrastruktur. Banyak proyek pembangunan fisik yang dibiayai melalui DAK dan DAU. 

Jika alokasinya dipotong, sejumlah proyek prioritas di bidang jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi terancam berhenti di tengah jalan. 

Hal ini akan menghambat konektivitas antarwilayah dan memperlambat distribusi barang dan jasa di tingkat lokal.