Berita Populer Sulawesi Utara Selasa 25 Februari 2025

MANADO, TRIBUN - Semangat untuk hari ini tribunners. Update informasi seputar Sulawesi Utara (Sulut). 

Berikut ini berita yang sedang populer, banyak dibaca sejak tadi malam hingga siang ini Selasa (25/2/2025). 

Berita terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil Pilkada Talaud 2024. 

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo bersorak saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilkada Talaud 2024, Senin (24/2/2025). 

Baca juga: Daftar 8 Kepala Daerah yang Didiskualifikasi Hasil Putusan MK, Bakal Gelar Pemungutan Suara Ulang

MK mengabulkan permohonan mereka agar digelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Essang.

Irwan dan Haroni menyaksikan sidang putusan itu bersama para pendukungnya di area Gereja Lembah Pujian YHS Church Sawangan, Minahasa.

Keduanya bersyukur atas keputusan MK.

Irwan mengatakan, keputusan hakim sangat memuaskan bagi dirinya dan seluruh pendukung di Talaud. 

"Saya yakin keputusan yang diambil oleh MK itu benar-benar adil dan saya dari tempat ini bersyukur kepada Tuhan Yesus. Satu kecamatan dan 11 TPS akan diulang 45 hari kedepannya," kata dia.

"Saya selalu bilang, sampai di titik ini, saya tetap menerima dan bertanggung jawab untuk keputusan yang diambil Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Setelah mendengar putusan ini, Irwan akan melaporkan semua kondisi saat ini kepada Ketua DPD Gerindra Sulut Yulius Selvanus.

"Langkah selanjutnya konsolidasi supaya bisa menerapkan strategi apa yang kami mainkan," jelasnya.

Adapun Haroni berharap semua menjaga keamanan dan kondusivitas di Kabupaten Talaud.

Baca juga: Banyak Warga Buang Sampah Sembarangan, Ada yang Digantung di Jembatan Sukarno Manado

"Mari kita tetap menjaga kebersamaan, persaudaraan, supaya saatnya nanti benar-benar keluar pemenang untuk pemilihan PSU di Kabupaten Talaud," kata dia.

Adapun pengucapan Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Pilkada Talaud digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta.

Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini diajukan oleh pasangan Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Talaud menjadi Termohon, sedangkan pasangan calon Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambungan merupakan Pihak Terkait.

Mengutip rilis MK, hakim memerintahkan agar KPU Kepulauan Talaud melakukan PSU di seluruh TPS di Kecamatan Essang.

PSU tersebut harus dilakukan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Kemudian, PSU harus dilaksanakan selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Hasil PSU nantinya mesti digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada MK.

Baca juga: MK Putuskan PSU Pilbup Kepulauan Talaud, KPU Sulawesi Utara Tunggu Petunjuk KPU RI

Putusan untuk melakukan PSU ini dijatuhkan karena MK menilai dalil Pemohon mengenai politik uang di Kecamatan Essang beralasan menurut hukum.

Mahkamah mempertimbangkan fakta hukum berupa bukti video pembagian uang kepada peserta kampanye di Lapangan Desa Bulude, Essang, yang diputar dalam persidangan Kamis (13/2/2025).

Dari bukti video tersebut, Mahkamah kemudian mencermati Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Esang Nomor 2581.HPPM.01.021012024 tanggal 18 Oktober 2024.

“Yang pada pokoknya menyatakan ditemukan pembagian uang secara terang-terangan dan terbuka dengan nominal Rp 50.000 kepada peserta undangan yang hadir,” ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan putusan.

Mahkamah juga menemukan bahwa Laporan Hasil Pengawasan tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilih dan mantan Panwaslu Kecamatan Essang.

Baca juga: Calon Bupati Talaud Irwan Hasan Puas dengan Keputusan Hakim MK: Terima Kasih Tuhan Yesus

Meski laporan kepada Bawaslu terkait peristiwa tersebut tidak ditindaklanjuti, MK menilai hal tersebut belum menyelesaikan persoalan substansi. Peristiwa itu pun tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait.

“Berdasarkan hal tersebut, adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya,” kata Hakim Daniel.

Sementara dalil-dalil lain dalam perkara ini, dinilai tidak beralasan menurut hukum termasuk di antaranya mengenai keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan pelanggaran-pelanggaran bersifat prosedural yang dilakukan Termohon.

Terkait putusan MK ini, kubu Welly Titah dan Anisya Bambungan sebelumnya telah mengajak pendukungnya menerima apapun hasilnya.

 "Apapun putusannya harus sama-sama kita hormati," bebernya.

Masyarakat diimbaunya tetap menjaga keamanan.

"Tetap jaga keakraban, terutama jekeluargaan kita sesama Anau’u Wanuang Taroda. 

Torang baku baku sayang, baku baku bae, baku baku Bantu karena torang samua basudara, torang samua ciptaan Tuhan. Mawu mapia si ite abi," katanya. 

Baca juga: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo Menang Gugatan di MK, Politik Uang jadi Alasan Kuat PSU di Talaud

KPU Sulawesi Utara siap menindaklanjutinya dengan meneruskan ke pihak yang diperintahkan MK. 

"Prinsipnya KPU Talaud dan pihak-pihak yang diperintahkan MK dalam amar putusannya harus menindaklanjuti putusan tersebut," kata Ketua Divisi Hukum KPU Sulut Meidy Tinangon. 

Katanya, setelah putusan MK, pihaknya menunggu petunjuk resmi dari KPU RI untuk menindaklanjutinya.

Meskipun demikian, KPU Talaud diharapkan sudah bisa memulai program perencanaan dan anggaran.

(Tribun Manado/ren/art/ndo/max) 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.