Cara Daftar Jadi Pangkalan Resmi Elpiji 3 Kg, Mulai dari Akun OSS, NIB hingga ke Laman Pertamina

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebelumnya, pertamina resmi melarang penjualan liquefied petroleum gas (LPG) atau Elpiji 3 Kg oleh pengecer, pada Sabtu (1/2/2025).

Hal tersebut mengakibatkan masyarakat hanya bisa membeli gas melon  melalui pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Namun kebijakan tersebut kini resmi diubah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan para pengecer di semua daerah dapat menjual Elpiji 3 Kg.

Mereka nantinya bakal dijadikan sub-pangkalan oleh pemerintah dan PT Pertamina.

"Jadi mulai hari ini pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif (jual Elpiji 3 kg) dengan nama sub pangkalan," ujar Bahlil saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi para pengecer dengan sebuah aplikasi.

Hal tersebut bertujuan untuk mengontrol penjualan Elpiji 3 Kg agar tepat sasaran.

Aplikasi tersebut gratis.

Dengan hal tersebut, mampu membantu penjual menjadi pengusaha UMKM.

"Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menajdi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Bahkan kami akan pro aktif mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka menjadi UMKM," kata Bahlil.

Bahlil mengaku sudah dihubungi Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan kebijakan baru ini. 

Kepala Negara mengarahkan agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran dan harganya harus terjangkau bagi masyarakat.

Maka dari itu, mulai hari ini para pengecer akan diperbolehkan lagi menjual gas 3 kg bersubsidi itu.

"Atas saran Bapak Presiden (Prabowo) yang pertama adalah semua supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa, mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol, supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dari arah subsidi ini tidak lagi terjadi," ucap dia.