Kasus Korupsi di Sulut
Daftar 6 Kasus Korupsi yang Jadi Tunggakan Polda Sulut: Dana Hibah, Lab PCR, hingga Pembangunan SD
Dari data yang dirangkum Tribun Manado, ada 6 kasus korupsi yang menyorot perhatian publik yang ditangani Polda Sulawesi Utara.
Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rizali Posumah
TRIBUNMANADO.CO.ID - Polda Sulawesi Utara masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) kasus korupsi yang harus dituntaskan.
Kasus korupsi ini menjadi tunggakan tahun 2024, yang harus dituntaskan di tahun 2025.
Dari data yang dirangkum Tribun Manado, ada 6 kasus korupsi yang menyorot perhatian publik.
Pertama, korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM
Kasus tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM dipastikan terus berproses.
Proses kasus diketahui sudah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Thamsil mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP.
"Tahapannya harus ada hasil kerugian negara dari BPKP, dan kami masih menunggu hal itu," jelasnya
Dia pun memastikan jika hasil audit telah turun maka sudah ada tersangka yang ditetapkan.
"Sekali lagi kita masih menunggu hasil audit BPKP, prosesnya juga sudah naik ke tahap penyidikan," jelasnya
Kedua, Korupsi pengadaan mobil lab PCR Pemkot Manado.
Kejadian ini bermula pada Juli 2020.
Dinkes Manado melaksanakan pengadaan mobil lab 4 PCR dalam rangka penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Proses dilaksanakan oleh tersangka Steven dengan membuat surat pesanan yang menunjuk pihak penyedia yaitu Budi selaku Direktur CV Pratama Nusantara
Pada awal September 2020 telah ditandatangani kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan mobil lab 4 PCR sebesar Rp 8,7 miliar.
Namun, barang yang dibeli tidak sesuai dengan nilai sebenarnya.
"Modus penyedia menyerahkan nilai pembelian barang yang tidak sesuai dengan nilai pembelian yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,8 miliar," jelas Saragih.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.