Upah Minimum Provinsi
Daftar UMP dari Seluruh Provinsi di Indonesia Jika Naik 6,5 Persen, Sulawesi Utara Masuk 5 Besar
Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah.
“Kami ingin memastikan kenaikan UMP dapat memenuhi kebutuhan buruh sekaligus tidak membebani pengusaha,” ujar Yassierli.
Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember 2024, dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimun sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten.
Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) baru yang segera terbit.
UMP 10 tertinggi di berbagai provinsi setelah kenaikan 6,5 persen.
1. DKI Jakarta Rp5.067.381,00 menjadi Rp5.396.760
2. Papua Rp4.024.270,00 menjadi Rp4.285.847
3. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 menjadi Rp3.876.600
4. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 menjadi Rp3.775.425
5. Aceh Rp3.460.672,00 menjadi Rp3.685.615
6. Sumatra Selatan Rp3.456.874,00 menjadi Rp3.681.570
7. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 menjadi Rp3.657.527
8. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 menjadi Rp3.623.653
9. Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 menjadi Rp3.580.160
10. Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 menjadi Rp3.579.313
| Daftar UMP 2025 di 35 Provinsi Indonesia, Ada yang Rp 5.396.761 |
|
|---|
| Pentolan Organisasi Buruh Kecewa UMP Tak Naik, Ancam Demo dan Gugat ke PTUN |
|
|---|
| UMP Sulut Tak Naik, Upah Sulut Tetap Terbesar ke 3 se-Indonesia |
|
|---|
| Dampak UMP & Gaji PNS Tak Naik, Ekonom: Pemerintah Perlu Pertimbangkan Perluasan Bantuan Sosial |
|
|---|
| BREAKING NEWS: UMP Sulut 2021 Tetap, Perwakilan Organisasi Buruh Mengamuk Kecam Pjs Gubernur |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Ilustrasi-UMP-2024FGHGHGHGHGH.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.