Patronase Birokrasi: Antara Netralitas dan Keterpaksaan ASN Bumi Nyiur Melambai 

Sehingga kemudian Untuk memastikan hal tersebut, ASN perlu diperkuat melalui sistem meritokrasi yang solid, pelatihan etika yang menyeluruh, serta dukungan hukum yang jelas untuk melindungi mereka dari praktik politik praktis. 

Oleh karena itu, politisi dan semua pihak yang berusaha mempengaruhi ASN demi kepentingan politik pribadi harus dikenai sanksi keras guna mencegah politisasi yang dapat mencedarai birokrasi. 

Sanksi tidak hanya berlaku untuk ASN yang tidak netral ataupun melanggar aturan netralitas, tetapi juga untuk kontestan 
politik yang telah terbukti dalam keterlibatan politisasi ASN. 

Penerapan sanksi yang jelas dan tegas kepada kedua entitas ini akan menjadi solusi pencegahan efektif untuk mereduksi politisasi dalam birokrasi guna mendorong terciptanya pemerintahan yang berorientasi demokrasi dan professional.

Sehingga kedepannya diharapkan dapat 
mengurangi bentuk ketidaknetralan ASN dalam menghadapi pemilu di Indonesia, karena sejatinya atensi terhadap profesionlisme ASN merupakan tanggung jawab yang harus dibagi bersama. 

Kerjasama antara berbagai institusi dan masyarakat sangat penting untuk mencegah adanya intervensi politik dalam penegakan hukum terkait pelanggaran netralitas ASN. 

Karena Jika ASN dapat 
mempertahankan netralitasnya, hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas Pilkada, tetapi juga akan berdampak lebih jauh kepada legitimasi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. 

Oleh karena itu pada akhirnya penting untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan regulasi yang ketat, serta memberikan pelatihan etika yang memadai agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, terlepas dari tekanan politik yang ada. 

Keseimbangan antara otonomi dan 
akuntabilitas dalam birokrasi akan menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. (***)