Pemkab Mitra Pertama di Sulut Terapkan SP2D Online Terintegrasi SIPD-RI, Ini Keunggulannya

Ringkasan Berita:1.Pemkab Minahasa Tenggara mulai terapkan SP2D Online.

 

2.Penerapan sistem SP2D Online di SIPD-RI merupakan bagian dari upaya mempercepat proses administrasi keuangan daerah sekaligus memperkuat transparansi publik.

 

3. Kabupaten Mitra tidak hanya menegaskan diri sebagai pelopor digitalisasi keuangan daerah di Sulut.

 

TRIBUNMANADO.COM, RATAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) kembali mencatat capaian membanggakan di bawah kepemimpinan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda.

Kabupaten yang dikenal inovatif ini resmi menjadi daerah pertama di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D merupakan salah satu kelengkapan berkas yang penting terutama untuk ranah perkantoran yang berfungsi sebagai syarat dalam pencairan dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang telah disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Empat Pejabat Fungsional Minahasa Tenggara yang Baru Dilantik, 2 Penyuluh Pertanian

Langkah berani ini menjadi tonggak penting dalam transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, sekaligus bukti nyata komitmen Pemkab Mitra untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Mitra, Mecky Tumimomor menjelaskan, penerapan sistem SP2D Online di SIPD-RI merupakan bagian dari upaya mempercepat proses administrasi keuangan daerah sekaligus memperkuat transparansi publik.

“Dengan sistem ini, pencairan dana bisa dilakukan secara real-time dan elektronik," ujarnya via telepon, Selasa 14 Oktober 2025.

"Tidak ada lagi proses manual yang memakan waktu lama atau rawan kesalahan input,” ungkap dia.

Menurutnya, integrasi SP2D Online dengan sistem perbankan nasional juga memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan kas secara langsung dan akurat.

Proses belanja pemerintah menjadi lebih cepat, serta meminimalisir potensi kesalahan data atau keterlambatan pencairan.

“Sistem ini membantu kami bekerja lebih efisien," ucapnya.

"Semua transaksi terekam otomatis dan bisa diaudit dengan mudah. Ini tentu mendukung prinsip good governance yang menjadi fokus pemerintah saat ini,” tambahnya.

Penerapan SP2D Online merupakan wujud nyata sinergi antara Pemkab Mitra dan pemerintah pusat dalam mendorong digitalisasi sektor publik.

Dengan sistem yang terhubung langsung ke SIPD-RI, seluruh tahapan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kini bisa dilakukan secara terintegrasi.

“Pemkab Mitra siap menjadi contoh bagi daerah lain di Sulut," katanya.

"Kami ingin menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kesiapan sumber daya, digitalisasi bukan hal yang sulit diwujudkan,” katanya dengan optimis.