Dugaan Kriminalisasi, TPDI Laporkan Kapolda Sulut ke Menko Polhukam, Komnas HAM, Bawaslu dan DPR

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Sulawesi Utara melaporkan dugaan kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oknum polisi dan TNI di daerah ini ke Komisi III DPR RI, Menko Polhukam, Komnas HAM dan Bawaslu RI.

Mereka menilai dugaan kriminalisasi dan intimidasi itu bertujuan menguntungkan pasangan calon kepala daerah tertentu di Sulawesi Utara.

Karena itu, TPDI Sulut mendesak agar Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie dicopot dari jabatannya.

Jika tidak, jenderal bintang dua itu dinilai akan mengganggu harmonisasi antarumat beragama dan Pemerintahan sera merusak iklim demokrasi di Sulut.

Demikian poin utama yang disampaikan TPDI Sulut melalui rilisnya yang diterima Tribunmanado.co.id, Sabtu (16/11/2024).

Novie N Kolinug SH dan Notje O Karamoy SH bertindak atas nama TPDI Sulut.

Berikut kutipan pengaduan yang dilayangkan TPDI Sulut kepada beberapa lembaga tersebut.

Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait situasi terbaru yang kami dapati di lapangan.

Di mana terjadinya dugaan kriminalisasi dan intimidasi oleh oknum Polri dan TNI.

Sebagaimana fakta-fakta, kejadian, kapan terjadinya peristiwa, bagaimana terjadinya, pelaku dan tempat kejadian yang dapat kami sampaikan:

1. Kami telah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat Sulawesi Utara.

2. Bahwa pelaku sejumlah oknum Polri di Polda, Polres, dan Polsek Sulawesi Utara berupa intimidasi.

3. Bahwa selain dari pada itu sejumlah puluhan pejabat daerah di panggil untuk diperiksa dengan alasan penyalahgunaan anggaran.

4. Bahwa kegiatan oknum anggota Polri di beberapa wilayah ke luar masuk desa yang satu ke desa yang lain, di lakukan secara terbuka. Diduga mempengaruhi para pemilih agar mendukung pasangan calon gubernur.