UMP Sulut
UMP 2025 Mulai Dibahas, Apindo Sulut Nilai Upah Saat ini Masih Relevan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Utara menilai, angka UMP 2024 masih relevan dipertahankan.
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Rizali Posumah
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2025 mulai dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi.
Kalangan pengusaha pun menyampaikan harapan terkait UMP 2025.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Utara menilai, angka UMP 2024 masih relevan dipertahankan.
"Kalau melihat kondisi ekonomi yang ada saat ini, tren deflasi tiga bulan berturut, sebaiknya UMP bertahan," kata Wasek Apindo Sulawesi Utara, Hence Karamoy kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (29/10/2024).
Katanya, kalaupun harus naik, UMP 2025 naik sedikit dengan mempertimbangkan kelangsungan dunia usaha.
Pertimbangan Apindo, UMP saat ini termasuk paling tinggi (nomor urut tiga) di Indonesia. "Ini tantangan bagi investasi. Pemodal akan pikir-pikir investasi kalau UMP tinggi," jelasnya.
Apindo berharap pembahasan UMP mempertimbangkan kelangsungan investasi dan dunia usaha.
"Di sisi lain, upah tinggi menjadi ancaman bagi tenaga kerja dalam daerah. Menarik minat pekerja dari luar," katanya. (ndo)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>
Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>
Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>>
| Perbandingan UMP Sulawesi Utara dan Gorontalo 2021–2025 |
|
|---|
| Perbandingan Harga Emas dan UMP Sulut Selama 5 Tahun Terakhir, Kini Emas per Gram Dekati Besaran UMP |
|
|---|
| UMP Sulut 2025 Ditetapkan Sebesar Rp 3.775.425, Begini Respon KSBSI |
|
|---|
| Segini UMP Sulawesi Utara Tahun 2025 Jika Alami Kenaikan 6,5 Persen |
|
|---|
| UMP Sulawesi Utara Tahun 2025 Mulai Dibahas |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Upah-Minimum-Provinsi-UMP-Sulawesi-Utara-tahun-2025-mulai-dibahas-oleh-Dewan-Pengupahan-Provinsi.jpg)