Soal RUU Perampasan Aset, Eks Wakil Ketua KPK Sebut Sebaiknya Jadi Program 100 Hari Prabowo-Gibran

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebelumnya diketahui RUU Perempasan Aset sudah lama digaungkan presiden Jokowi.

Namun hingga saat ini RUU Perempasan Aset belum juga berjalan.

Hal ini sebelumnya dikaitkan dengan RUU Pilkada yang baru sehari langsung di bahas DPR.

Berbeda dengan RUU Perampasan Aset yang sampai saat ini belum ada kabar kepastiannya.

Ini menjadi sorotan publik hingga dari eks Wakil Ketua KPK turut menanggapi.

Dimana eks Wakil Ketua KPK ini mengungkit agar RUU Perampasan Aset jadi program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bahkan Presiden Jokowi pun terus meminta agar DPR segera selesaikan RUU Perampasan Aset.

Terkait hal tersebut berikut ini pernyataan dari Eks wakil ketua KPK, Laode Muhammad Syarif.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset lebih baik menjadi program 100 hari pemerintahan baru.

“Mungkin sebaiknya ketika bulan-bulan pertama, mungkin akan lebih bagus dijadikan program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Undang-Undang Perampasan Aset itu,” kata Laode di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Kalau itu sih dari zaman saya di KPK memang kami sudah push (dorong) terus Undang-Undang Perampasan Aset itu segera diselesaikan,” ujar pimpinan KPK periode 2015-2019 itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan melalui video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/8), mendorong penyelesaian pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI.

"Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang (revisi UU Pilkada). Respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak, misalnya seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset," kata Presiden.

Presiden menyebut RUU Perampasan Aset sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa segera diselesaikan oleh DPR RI.