Putusan MK: Demokratis untuk Jangka Pendek, Berbahaya Bagi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Ferry Daud Liando
Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat

MAHKAMAH  Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024  terkait uji materi Undang-undang (UU) Pilkada yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Putusan MK ini mengubah ketentuan pasal 40 ayat 3 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil pemilu atau 20 persen kursi DPRD

Putusan ini mengandung konsekuensi akan munculnya banyak calon yang akan berkompetisi.

Jika mengacu pada syarat dan ketentuan perolehan suara hasil pemilu yang wajib dipenuhi parpol pengusung calon maka kemungkinan peserta pilkada berpotensi di atas dari 5 pasangan calon.

Jika keadaan ini akan terjadi maka resikonya adalah legitimasi politik terhadap calon yang terpilih yang sangat rendah.

Jika terdapat 7 pasangan calon maka pemenang pilkada bisa jadi hanya di dukung oleh 20 persen suara pemilih. Sementara 80 persen suara lainnya terbagi merata pada 6 pasangan calon lainnya.

Andaikan 6 pasangan calon yang kalah masing-masing meraih 10-15 persen suara, maka pemenangnya bisa jadi hanya mendapatkan perolehan suara 18 hingga 20 persen suara.

Kepala daerah yang terpilih tidak berdasarkan suara diatas 50 persen akan sulit menjalankan pemerintahan secara efektif karena tidak didukung oleh legitimasi politik yang kuat dari pemilih.

Kebijakan-kebijakanya akan berpotensi ditolak, dan kalaupun di terima akan berdampak pada ketidakpeduliannya dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.

Harusnya MK juga harus mempertimbangkan syarat kemenangan calon kepala daerah harus diatas 40 atau 50 persen suara. Dalam hal ketentuan itu belum dicapai, maka perlu dilakukan putaran kedua. 

Peserta pilkada pada putaran kedua adalah peraih suara terbanyak pertama dan kedua hasil putaran pertama.
Kebijiakan ini tetap juga akan mengandung risiko. Paling tidak soal efisiensi pembiayaan.

Namun perlu dicarikan jalan keluar agar kepala daerah terpilih tidak sekedar karena memperoleh suara terbanyak akan tetapi memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat yang akan di pimpinnya. 

Menyimpang dari Tujuan Pemilu

Pemilu itu adalah kompetisi antar Parpol utk berkuasa. Parpol yg berkuasa adalah parpol yg mendapatkan suara mayoritas dari hasil pemilu.