Kejari Kotamobagu Sulut Diduga Palak KPU dan Bawaslu se BMR, Pengamat Hukum: Ganggu Tahapan Pilkada

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kembali diterpa isu tak sedap. 

Pasalnya, Korps Adhyaksa yang dipimpin oleh Elwin Agustian Khahar ini diduga melakukan pemalakan kepada sejumlah instansi.

Instansi yang dipalak tersebut adalah penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu se Bolaang Mongondow Raya (BMR). 

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Eugenius Paransi, mengatakan saat Pilkada pemerintah daerah telah menghibahkan anggaran kepada Kejaksaan Negari.

Begitu juga kepada KPU dan Bawaslu ada anggaran yang dihibahkan dari pemerintah daerah seusai aturan.

"Jadi anggaran yang dikelola oleh KPU dan Bawaslu itu nanti diujung Pilkada akan diperiksa oleh BPK sesuai dengan rencana anggaran kegiatan," ujar Eugenius, Senin (12/8/2024).

Sehingga menurut Eugenius, ketika ada permintaan anggaran dari Kejari Kotamobagu hal ini sangat menggangu.

"Sangat menggangu tahapan Pilkada nantinya," tuturnya.

Tegas Eugenius kalau memang benar Kejari Kotamobagu meminta anggaran kepada KPU dan Bawaslu hal ini sangat tidak pantas.

Bahkan berpotensi melanggar aturan dan melanggar hukum yang berlaku.

"Kalau benar sangat tidak pantas seorang penyelenggara negara melakukan hal seperti itu," tuturnya.

Ia menjelaskan masalah ini harus dilaporkan ke Kejati agar bisa diusut kebenarannya.

"Harus diusut ini benar atau tidak karena ini menganggu proses tahapan Pilkada karena anggarannya dikurangi.

Karena semua angggaran sudah tertata dalam rencana anggaran kegiatan jadi tidak boleh dikurangi," terangnya.

Dia menambahkan proses Pilkada adalah isu strategis Nasional sehingga semua  masyarakat memberikan atensi.