Pemerintahan Prabowo Ketiban Utang Rp 8.338 Triliun dari Presiden Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ketiban utang dari pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin sebesar Rp 8.338 triliun.

Tren kenaikan utang pemerintah ini sudah terjadi sejak 2015, atau sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Jumlah utang pemerintah semakin besar, terutama dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Selama ini, SBN menjadi komponen dominan dalam utang pemerintah. Bahkan, sejak 2001 hingga 2023, porsi SBN sebagai sumber pendanaan pemerintah semakin besar.

Pada 2001 misalnya, sebanyak 51,9 persen porsi utang pemerintah berasal dari SBN. Sementara pada tahun 2023, porsi utang pemerintah yang berasal dari SBN mencapai 88,6 persen.

Celakanya, pada pemerintahan baru ini akan menjadi tahun-tahun dengan pembayaran SBN tertinggi.

Puncaknya adalah pada tahun 2025, di mana pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 704 triliun. Ini menjadi jumlah pembayaran utang jatuh tempo tertinggi dalam 40 tahun ke depan.

Berdasarkan riset KONTAN, sebanyak 92,7 persen dari total SBN yang jatuh empo tahun 2025 diterbitkan setelah tahun 2014 atau setelah Jokowi memimpin.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa utang jatuh tempo yang relatif besar pada 2025 belum memasukkan potensi penambahan utang baru yang akan muncul terutama dalam beberapa tahun ke depan imbas dari kebijakan pemerintahan baru.

Untuk itu, ia menyarankan agar faktor utang menjadi pertimbangan pemerintah ketika menyusun anggaran belanja terutama dalam tiga hingga lima tahun mendatang.

"Karena tentu dengan jatuh tempo utang yang besar ini berpotensi akan mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat utang kembali dalam rangka membayar jatuh utang tempo tersebut," ujar Yusuf.

Baca juga: Simon Aloysius Mantiri Jadi Komut Pertamina Gantikan Posisi Ahok, Orang Dekat Prabowo

Salah satu solusi bagi pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo dalam menghadapi tumpukan utang adalah dengan meminimalkan utang.

Apalagi saat ini utang negara 90 persen berasal dari SUN yang mahal. Sebab berutang dari SUN tergolong mudah, pemerintah tinggal menerbitkan SUN dan ketika tidak lagi, bunganya dinaikkan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan agar pemerintahan baru memperbanyak porsi utang program berjangka panjang dan berbunga rendah.

Misalnya saja pinjaman dari Lembaga International seperti World Bank, Asian Development Bank, maupun Islamic Development Bank.

"Karena utang-utang dari lembaga itu sebenarnya banyak yang jangkanya panjang dan jauh lebih murah," pungkasnya.