10 Poin Pidato Megawati dalam Rakernas V PDIP: Kritik Jokowi hingga Singgung Rezim Prabowo-Gibran

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jilid 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah dimulai pada Jumat (24/5/2024).

Rakernas dihelat di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara terbuka menyebut bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Selain itu, Megawati juga mengkritik sikap Presiden Jokowi hingga menyinggung rezim pemerintahan tanah air mendatang yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran, sebagai Paslon Pilpres terpilih 2024.

Adapun Megawati juga menyoroti banyak hal dalam pidato politiknya, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Penyiaran sampai perebutan jatah menteri.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat membuka Rakernas V PDIP, Jumat siang.

Simak 10 poin penting yang disoroti Megawati dalam pidato politiknya dalam Rakernas V PDIP :

1. Kecurangan pemilu TSM

Megawati menyebut, telah terjadi badai anomali karena kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2024.

“Kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab berhasil loh. Loh iya loh. Loh kok sekarang, pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa, gitu. Kurang apa loh,” ucap dia.

Pasalnya, menurut dia, banyak pihak diam ketika sejumlah ahli hukum hingga masyarakat sipil menyuarakan soal kecurangan pilpres. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga diam terkait hal tersebut.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan bahwa nilai reformasi di Tanah Air sudah mulai hilang.

“Kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi, untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap,” katanya.

2. TNI-Polri politik praktis

Masih bicara terkait kecurangan pada Pemilu 2024, Megawati turut menyinggung soal TNI-Polri yang dinilainya kembali terlibat dalam politik praktis.

“Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu,” ujarnya.